Untuk mendukung edukasi di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tak tanggung-tanggung, kerjasama ini juga didukung oleh delapan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
Kedelapan perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia (UI), Trisakti, STIE Bisnis Indonesia, Sekolah Tinggi IMMI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Wahid Hasim (Unwahas) Semarang dan Universitas Muhamadiyah Malang (UMM).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Kemendikbud ini dilatarbelakangi dengan masih kurangnya masyarakat yang melek finansial. Atas dasar itu, peningkatan pengetahuan akan sektor jasa keuangan merupakan hal yang penting dilakukan.
“Biasanya tingkat kemajuan ekonomi salah satu indikatornya adalah seberapa tinggi literasi keuangan masyarakatnya,” kata Muliaman di kantornya, Jumat (25/10).
Dari catatan OJK, meski seseorang sudah lulus universitas tak menjamin paham dengan aspek keuangan. Atas dasar itu, OJK melakukan penelitian. Hasilnya, seseorang yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi hanya 56,4 persen yang paham keuangan.
Sedangkan untuk pendidikan setingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) yang sudah melek finansial sekitar 35,7 persen. Angka ini terus menurun seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. “SD (Sekolah Dasar) tentu lebih kecil yakni 24,6 persen, yang tidak sekolah sekitar 16,3 persen yang paham finansial,” kata Muliaman.
Bukan hanya itu, OJK juga berencana akan mengembangkan kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Kerjasama ini terkait dengan kemudahan akses yang bisa diperoleh masyarakat. Misalnya terkait sulitnya memperoleh kredit lantaran tinggal di daerah terpencil yang tak memiliki kantor cabang ataupun sulitnya memperoleh informasi terkait sektor jasa keuangan.