(Baca juga: Belajar dari Kasus Nine AM, Ini Tips Lawyer Agar Putusan Arbitrase Tak Kandas di Pengadilan)
Selain revisi UU Arbitrase, Desri Novian menyarankan agar rumusan ‘para pihak’ diperjelas dan diperluas sehingga meliputi mereka yang tidak terikat secara kontraktual, serta memperjelas makna ‘pihak ketiga’. Ketegasan dan kejelasan rumusan norma itu bisa meminimalisasi kesalahan tafsir dan perbedaan pandangan baik di lembaga arbitrase maupun di pengadilan.
Jika pihak ketiga dimungkinkan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase maka rumusan akan bertambah satu pasal setelah Pasal 70 UU Arbitrase. Misalnya dengan rumusan “Permohonan pembatalan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat juga diajukan oleh: (a) pihak ketiga, dengan kewajiban membuktikan bahwa putusan arbitrase tersebut menimbulkan kerugian atau berpotensi adanya kerugian kepada pihak ketiga”.