Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan peraturan terkait Publisher Rights atau Hak Penerbit tinggal menunggu ketetapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkominfo telah menandatangani naskah atau draft peraturan Publisher Rights dan menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
“Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden,” kata Budi seperti dilansir Antara, Selasa (25/7).
Budi juga menuturkan agar perusahaan-perusahaan media tidak perlu khawatir dengan aturan hak cipta produk jurnalistik dalam peraturan Publisher Rights. Kemenkominfo, ujarnya, mengakomodasi semua usulan dari media seperti soal isu algoritma.
“Kami ada di pihak media. Ya, kami akomodasi semua usulan teman-teman media. Soal algoritma, soal iklan, dan lainnya. Kecil lah, itu mah teknis,” ujar Budi.
Baca Juga:
- Membangun Model Pers yang Berkelanjutan untuk Media Massa
- Pemerintah Perlu Percepat Regulasi Publisher Rights dalam Ekosistem Media
Urgensi pentingnya Publisher Rights disinggung olehPresiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.
Secara garis besar, Publisher Rights merupakan regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Artinya, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global.