Benang merah lain yang bisa dibaca dari tulisan-tulisan ini adalah prinsip keberimbangan, semisal keberimbangan hunian, keberimbangan peran antara pemerintah dan swasta, dan keberimbangan perumahan untuk rumah untuk rakyat yang beragam stratifikasi sosial. Sekali lagi, ketiadaan intervensi pemerintah menyebabkan tanah menjadi komoditas yang sangat mahal, dan berkontribusi pada sulitnya menyediakan rumah bagi MBR.
(Baca juga: 4 Hal Ini Hambat Implementasi Hunian Berimbang untuk Masyarakat Kecil)
Buku ini terasa agak berbeda daripada buku hukum perumahan lainnya karena cara menyajikan teks. Menyadari buku ini lebih bertujuan untuk literasi perumahan, Joni menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan puitis. Di satu sisi, pembaca tak perlu mengerutkan kening untuk membaca buku setebal 267 halaman ini; dan di sisi lain mudah memahami pijakan hukum yang melandasi pandangan penulis. Gaya penulisan yang demikian juga mencerminkan bahwa penulis paham masalah, dan bukan orang baru dalam isu perumahan. Joni memang tercatat sebagai Sekretaris Umum The Housing and Urban Development Institute, Ketua LPKPK, pendiri Smart Property Consulting.
Terlepas dari kesalahan ketik pada beberapa bagian, buku ini layak untuk dibaca khususnya mereka yang tertarik menggeluti kebijakan pertanahan dan perumahan. Buku ini, seperti diurai penulis, ‘bukan hanya ujaran beraksara patik kepada sang waktu’. Dan jika tiba waktu luang itu, teramat sayang jika Anda mengabaikan aksara-aksara yang telah terguratkan dalam buku ini.
Aksara demi aksara menjadi bahasa. Dan, ingatlah, bahasa itu adalah hukum paling tua. Itulah yang dipersembahkan penulisnya kepada majelis pembaca yang bersemangat.
Selamat membaca…