Urgensi keikutsertaan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya juga ditekankan oleh Bibip selaku pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Ia mengatakan dalam memperjuangkan hak tersebut perlu partisipasi perempuan dalam aktivisme politik.
“Perempuan memiliki beban ganda ketika bersaing di politik. Contohnya, demi mewujudkan impiannya, ia disodorkan dengan kewajiban rumah tangga dan pekerjaan rumah lainnya,” jelasnya. Untuk terus mendorong perempuan dapat berkarya, perlu representasi perempuan di di dalam sektor pengambilan kebijakan. Hal itu karena perempuan perlu menyadari bahwa posisinya sebagai pemangku kepentingan kebijakan publik akan ikut memengaruhi posisi kaum perempuan.
Menurutnya, setiap kebijakan bisa mempunyai dampak yang berbeda pada kelompok orang yang berbeda. Kelompok tersebut tidak hanya perempuan, tetapi juga kelompok terpinggirkan lainnya seperti masyarakat adat maupun kelompok disabilitas.
“Maka dengan itu, setiap pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan harus menyasar kelompok yang mempunyai kekhususan. Karena kita diciptakan itu berbeda, tidak ada yang sama,” ujarnya menambahkan.
Bibip menyinggung soal keterwakilan perempuan hanya sebanyak 22,1% di kursi legislatif untuk periode 2024-2029. Porsi ini harus ditelaah lagi. Ia mempertanyakan apakah persentase tersebut dapat mewakili kepentingan perempuan atau hanyalah soal keterwakilan simbolis semata.
“Apakah dalam tugasnya keterwakilan perempuan dalam DPR itu dapat memastikan undang-undang soal kekerasan seksual atau dapat menangani isu dalam negeri soal diskriminasi terhadap perempuan? Kalau mereka tidak mewakili itu semua, berarti keterwakilan ini hanyalah sebagai simbolis,” ujar Bibip.
Bibip melihat bahwa pesta demokrasi Indonesia cenderung tidak memberi ruang representasi yang seluas-luasnya bagi perempuan dan kelompok marginal. Persoalan bias gender ini tidak selalu dapat dikembalikan kepada moral. Bisa jadi masalahnya bukan soal moral, tetapi masalah struktural.
“Yang membuat perempuan tidak bisa masuk ke dalam perdebatan dan memperjuangkan kepentingannya dalam politik dapat tercermin dari kebijakan yang susah didorong keterwakilan perempuan di dalamnya,” ujar Bibip.