Menurutnya, IPH di Indonesia periode 2021 sebesar 0,60 dengan predikat ‘Cukup’. Harapan kita bersama, dengan adanya RUU PHN nanti, skor IPH Indonesia bakal meningkat menjadi predikat ‘Baik’ atau ‘Sangat Baik’,” ujarnya.
IPH merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk mengukur capaian dan keberhasilan upaya pembaruan hukum di Indonesia. IPH berfokus pada pengukuran pilar budaya hukum, materi hukum, penegakan hukum, kelembagaan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.
Dalam IPH Tahun 2021, terdapat beberapa indikator yang memiliki rapor ‘merah’. Salah satunya, sebut Arfan, kepatuhan pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ini menjadi sorotan penting, karena RUU PHN bukan hanya mengatur kepatuhan masyarakat saja, namun juga kepatuhan lembaga pemerintah terhadap hukum,” ujarnya.
Pekerjaan rumah lainnya yang perlu diatasi yakni terkait kesesuaian Peraturan Pemerintah (PP) dengan UU, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian kesesuaian program legislasi nasional dengan kebutuhan hukum masyarakat, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembinaan hukum yang solid untuk memastikan bahwa hukum yang ada sejalan dengan tujuan negara. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama BPHN dalam penyusunan RUU PHN.
Arfan menerangkan, terdapat tujuh arah utama yang bakal menjadi panduan BPHN dalam menyusun RUU PHN. Seperti kepatuhan hukum, mendampingi masyarakat, melayani masyarakat, menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, memberikan kemanfaatan, serta memberdayakan masyarakat.
Dia melanjutkan, penataan hukum nasional melalui RUU PHN diharapkan bakal mendorong kepatuhan hukum masyarakat, aparatur negara di level eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, penyelesaian konflik dan sengketa hukum prosesnya akan lebih cepat melalui mekanisme alternatif yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat.
“RUU PHN juga akan meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan layanan hukum yang responsif dan akomodatif dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,” pungkasnya.