Berbekal semangat melayani masyarakat, DJKI akan terus berinovasi pada pelayanan yang memudahkan masyarakat, mulai dari pemberkasan, prosedur, hingga jaminan waktu selesainya proses permohonan.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan, pelayanan ASN adalah wujud kehadiran negara. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi dan mendorong DJKI untuk senantiasa beradaptasi dengan kemajuan zaman yang serba cepat dan berbasis teknologi informasi. "Kita harus menghentikan kebiasaan minta dilayani tetapi harus melayani. Kita harus seperti ojol misalnya, mereka tersedia 24 jam. Kalau kita nggak seperti itu, kita punah,” katanya.
Sebelumnya, DJKI berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada akhir tahun 2020. Predikat tersebut merupakan bukti kerja keras DJKI dalam upaya meminimalkan celah korupsi, gratifikasi dan pungutan liar di seluruh unit kerjanya.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) . |