Perjuangan sejumlah hakim menuntut kesejahteraan sepertinya mulai menunjukkan titik cerah. Tim lintas lembaga yang terdiri dari MA, KY, Sekretariat Negara, Kemenkeu, dan KemenPAN RB selangkah lagi menyepakati besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara termasuk hakim ad hoc.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Selasa ini (24/7), kesepakatan final akan dirumuskan. Salah satu butir kesepakatan itu terkait besaran gaji dan tunjangan bagi hakim pemula yang diusulkan minimal Rp10 juta (take home pay).
Selanjutnya kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk regulasi sebagai dasar hukum. Salah satu bentuknya adalah peraturan pemerintah (PP). Dengan judul lengkap “Kedudukan dan Hak Hakim Sebagai Pejabat Negara yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman” (Hak Hakim), draf rancangan PP itu memasuki tahap finalisasi. Jika tak ada aral melintang, draf RPP itu akan sampai di tangan Presiden untuk ditandatangani dan kemudian resmi diberlakukan.
Untuk mengetahui substansi draf RPP Hak Hakim, silakan unduh dokumen yang berhasil diperoleh hukumonline. Klik di sini.
Info Hukum