Komnas HAM menerima ribuan pengaduan masyarakat sepanjang tahun. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan khusus sektor agraria jumlahnya lebih dari 300 pengaduan. “Kasus agraria paling banyak diadukan ke Komnas HAM selama periode 2021-2022,” kata Atnike Nova Sigiro dalam peluncuran Catahu KPA Tahun 2022 di Jakarta, Senin (9/1/2023) kemarin.
Korporasi juga banyak diadukan masyarakat kepada Komnas HAM dengan isu yang didominasi soal tanah atau lahan. Dari berbagai pengaduan yang masuk itu Atnike mengatakan isu agraria patut menjadi perhatian karena pengaduannya cukup tinggi.
Sebagai upaya untuk menangani persoalan agraria, Atnike menjelaskan Komnas HAM periode sebelumnya telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait tanah dan SDA dan SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak. SNP itu bisa digunakan oleh semua lembaga untuk mencermati HAM dalam setiap kebijakan terkait.
Baca Juga:
- KPA: Perlu Terobosan Politik dan Hukum Tuntaskan Konflik Agraria di Lahan BUMN
- 3 Alasan KPA Desak Revisi Perpres Reforma Agraria
Dalam pandangan HAM, Atnike mengatakan agraria dimaknai sangat luas tak hanya penguasaan terhadap lahan, tapi juga sejauh mana pemanfaatannya dapat memenuhi HAM. Oleh karena itu persoalan agraria terkait juga dengan hak-hak lainnya seperti hak atas kesejahteraan. “Agraria mempengaruhi kualitas hidup dan masa depan masyarakat,” ujarnya.
Komnas HAM juga melakukan mediasi dalam menangani sengketa agraria. Oleh karena itu, Atnike menekankan perlunya menjalin hubungan yang strategis antara Komnas HAM dan lembaga lain yang membidangi agraria. Misalnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kementerian ATR/BPN.
“Dalam fungsi mediasi kita perlu bekerja sama. Dengan semangat sama, kita bisa mengajak kementerian/lembaga lainnya,” ujar Atnike.