Koalisi yang terdiri antara lain dari Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC) dan lainnya menuntut 2 hal.
Pertama, KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) untuk mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik.
Mantan Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu mengingatkan berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik. Kedua, koalisi mendesak Bawaslu berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back 7 persen atau AS$55,4 juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengaku telah mengkonfirmasi informasi yang menyatakan capres Prabowo Subianto menerima sejumlah uang atas pembelian pesawat Mirage 2000-5 ke pihak Amerika Serikat.
“Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Antara, Sabtu (10/2/2024).
Setelah dikonfirmasi, Rosan mengatakan pihak Amerika Serikat tidak pernah melakukan atensi khusus untuk pembelian pesawat tersebut. Tidak hanya itu, Rosan juga sempat mengkonfirmasi The Group of States against Corruption (Greco) terkait informasi tersebut. Untuk diketahui, Greco diketahui sebagai organisasi antikorupsi yang kerap menelusuri kasus tingkat internasional.
“Tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan yang namanya pembelian Mirage,” pungkasnya.