Mendorong Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut
Terbaru

Mendorong Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut

Dukungan yang diberikan DPR antara lain melalui pembentukan legislasi, pengawasan, dan keberpihakan anggaran.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kiri ke kanan: Mas Achmad Santosa, Prof Mahfud MD, Cristina Aryani dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia berfoto bersama usai seminar Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045’, Rabu (5/7/2023). Foto: ADY
Kiri ke kanan: Mas Achmad Santosa, Prof Mahfud MD, Cristina Aryani dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia berfoto bersama usai seminar Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045’, Rabu (5/7/2023). Foto: ADY

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, penting bagi Indonesia untuk menjaga keamanan laut. Sayangnya, tata kelola keamanan laut yang ada saat ini masih jauh dari harapan. Karenanya masih diperlukannya langkah penataan dan perbaikan dalam tata kelola kelautan.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengatakan, saat ini ada belasan instansi yang memiliki tugas dan fungsi tata kelola laut. Sebagian lembaga itu berwenang melakukan penegakan hukum dan ada 3 instansi bertugas melaksanakan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Christina berpendapat penegakan hukum di ZEE perlu menjadi fokus utama karena wilayah itu tergolong prioritas. Keamanan laut merupakan salah satu prasyarat berjalannya pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengusung visi Indonesia Emas 2045 yakni ‘Negara Nusantara berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan’. Pemerintah yakin kekuatan maritim menjadi modal utama mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

“Visi Indonesia Emas 2045 diujudkan melalui 8 misi salah satunya memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dimana keamanan laut menjadi salah satu poinnya,” ujarnya dalam seminar bertema ‘Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045’, Rabu (5/7/2023).

Baca juga:

Tidak mudah bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola keamanan laut. Christina mencatat ada berbagai tantangan yang dihadapi misalnya Indonesia dikelilingi 4 wilayah laut yakni Laut China Selatan, Pasifik, Arafura, dan Hindia. Masing-masing wilayah itu memiliki dinamika dan berdampak pada Indonesia.

Begitu pula perkembangan geopolitik, ekonomi, teknologi, dan lingkungan di luar wilayah tersebut. Ada juga ancaman non tradisional seperti pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang, barang, narkotika, pencemaran lingkungan dan lainnya.

Tags:

Berita Terkait