“Jika penanganan Covid-19 belum baik, berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi kita,” kata dia.
Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Asia Tenggara (AICHR), Yuyun Wahyuningrum mengatakan komunitas internasional banyak yang menyebut pandemi Covid-19 membuat semua pencapaian SDG’s mundur 10 tahun ke belakang. Beberapa ahli ekonomi dunia juga menyebut kemiskinan secara global meningkat karena banyak orang tidak memiliki pekerjaan. Bahkan di negara tertentu pandemi ini meningkatkan rasisme karena virus ini diidentikan melekat pada etnis tertentu.
Selain menghadapi tantangan yang semakin berat, tapi Yuyun melihat pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin kreatif dan inovatif, misalnya mengoptimalkan teknologi dalam bekerja dan belajar. Selain itu, isu HAM paling penting pada masa dan setelah pandemi ini yakni pemenuhan hak ekosob. “Pemenuhan hak ekosob itu menunjukan apakah pemerintah menjalankan penegakkan dan pemenuhan HAM atau tidak?”
Senada, Sekjen Asia Democracy Network, Ichal Supriadi menilai tantangan penegakkan HAM setelah pandemi semakin berat. Serangan terhadap demokrasi dan HAM melalui berbagai bentuk sudah dirasakan beberapa tahun terakhir dan ke depan berpotensi meningkat. Dia mencatat pemerintahan di sejumlah negara memanfaatkan pandemi juga untuk memperluas kekuasaan.
Oleh karena itu, baginya penting bagi parlemen untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang kekuasaan pemerintahan. “Masa pandemi Covid-19 ini merupakan ujian berat bagi demokrasi dan HAM secara global,” katanya.