Pemeriksaan Unsur Novelty dalam Sengketa Desain Industri

Pemeriksaan Unsur Novelty dalam Sengketa Desain Industri

Kebaruan adalah elemen terpenting dalam desain industri. Penilaian atas pembuktiannya bergantung pada hakim.
Pemeriksaan Unsur Novelty dalam Sengketa Desain Industri
Ilustrasi desain industri. Foto: pexel.com.

Foto pertemuan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Komisi IV DPR tertanggal 15 Juli, dua tahun silam, terpampang jelas dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020. Saat itu, Menkumham Yasonna H Laoly didampingi Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Haris. Hari itu, seluruh fraksi memberi persetujuan atas gagasan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri). Kementerian lantas menjadikan tahun 2019 sebagai tahun desain industri. Tetapi, dua tahun berlalu, revisi dimaksud belum juga disahkan.

Prosedur pendaftaran dan penegakan hukum menjadi bagian dari substansi yang hendak direvisi. Meskipun tidak menyebut khusus desain industri, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyinggung penyederhanaan prosedur dan biaya pendaftaran kekayaan intelektual. Intinya, ada beberapa substansi UU Desain Industri yang perlu diperbaiki, agar prosedur pendaftaran mudah, penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik, dan tak gampang menimbulkan sengketa.

Suatu desain industri harus didaftarkan karena UU Desain Industri menganut prinsip hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Ada biaya yang harus dibayarkan saat pendaftaran. Surat permohonan tidak hanya berisi identitas pendesain dan/atau pemohon, tetapi juga (a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; (b) surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan (c) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Data yang diperoleh Hukumonline menunjukkan lebih dari tiga ribu permohonan pendaftaran desain industri masuk. Jika pada 2014 tercatat 1.284 permohonan dan perlindungan desain industri yang diajukan pemohon dalam negeri, angka yang tak jauh beda dicatatkan pada 2020, yakni 1.231. Itu belum termasuk permohonan desain industri dari perseorangan atau badan hukum luar negeri. Meskipun ada kecenderungan penurunan, jumlahnya setiap tahun tetap di atas tiga ribu (lihat tabel).

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional