Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa eskalasi tensi geopolitik ini bukan sesuatu yang diharapkan, namun Indonesia tetap akan memonitor perkembangan situasinya dalam satu sampai dua bulan ke depan.
“Tentu kita lihat berbagai skenario, tetapi saat ini kita monitor situasi dulu, tidak boleh overreacting. Jadi, saat ini belum ada kebijakan khusus, namun yang sekarang paling penting kita jaga tentunya adalah biaya logistik. Kemarin sebelum ada kasus Iran saja harga minyak dunia sudah naik, tapi tentu kita terus jaga, karena biaya transportasi utamanya dipengaruhi dari biaya BBM. Pemerintah sudah berkomitmen bahwa BBM tidak akan naik sampai Juni 2024,” tutur Menko Airlangga.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga sektor makro dan riil, serta fiskal dan moneter. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai bantalan.
“Kita melihat dari segi investasi yang naik itu biasanya safe haven investment yaitu komoditas emas, tapi kita juga ada kenaikan nikel. Kita menjaga agar investasi tidak bergeser sehingga secara konkret kita merestrukturisasi perekonomian, baik itu dengan implementasi UU Cipta Kerja maupun de-bottlenecking dari perizinan investasi, mendorong berbagai Kawasan Ekonomi Khusus, dan menyelesaikan beberapa Proyek Strategis Nasional,” ungkap Airlangga.