Sikap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan bisnis umrah digital dengan melibatkan unicorn Tokopedia dan Traveloka yang dituangkan dalam nota kesepahaman pemerintah Saudi mendapat sorotan. Selain tidak adanya payung hukum yang mengaturnya, langkah tersebut berpotensi mengancam bisnis usaha travel umrah dan haji konvensional.
Anggota Komisi I DPR yang membidangi informasi dan komunikasi menyoroti langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudi Antara yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Arab Saudi terkait kerja sama penyelenggaraan ibadah umrah dan haji digital. Namun, dia mengingatkan kerja sama yang menggandeng Traveloka dan Tokopedia dalam penyelenggaraan umrah dan haji ini harus tetap sesuai dengan UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Menggandeng dua unicorn itu berpotensi mematikan biro haji dan umrah yang sudah ada yang jumlahnya ribuan,” ujar Sukamta di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (23/7/2019). Baca Juga: Perlu Payung Hukum Bisnis Travel Umrah Berbasis Digital
Dia mengakui pemerintah Saudi tengah gencar menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanannya, sehingga biro haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan. Namun, kata dia, banyaknya biro atau travel agen haji dan umrah yang menyerap banyak tenaga kerja harus dipikirkan.
Sukamta meminta pemerintah tetap menggandeng perusahaan digital seperti Traveloka dan Tokopedia dan atau melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang layanan travel haji dan umrah. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah lebih berpihak pada UMKM penyedia layanan travel haji dan umrah yang telah ada.
Ini agar pemerintah dapat melakukan pembinaan untuk mengejar perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebab, pelaku usaha travel umrah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dimungkinkan bakal gulung tikar. “Yang offline kalau tidak adaptasi, ya akan mati,” kata dia.
Menanggapi kebijakan ini, Menkominfo Rudiantara menerangkan Traveloka dan Tokopedia tak akan menjadi penyelenggara ibadah umrah. Rudi mengaku telah memberikan laporan kepada Kementerian Agama terkait rencana tersebut. Menurutnya, nota kesepahaman dengan pemerintah Saudi tak akan diteken sepanjang belum diteliti oleh Kementerian Luar Negeri.