DPR harus menggunakan kewenangan pengawasan untuk memanggil Presiden dan para Menteri terkait untuk meminta pertanggungjawaban atas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, serta mendorong agar upaya penggusuran tidak dilanjutkan. DPR harus berpihak pada masyarakat, yaitu melindungi hak eksistensi masyarakat yang sudah berada di wilayah tersebut sejak ratusan tahun lalu. Segala upaya yang dilakukan oleh negara adalah untuk memastikan pelindungan HAM masyarakat, bukan justru mencabutnya.
Berdasarkan hal tersbeut, PSHK mendesak empat hal. Pertama, para anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan di mana lokasi konflik terjadi, dengan tambahan dukungan dari fraksi dan anggota DPR lainnya, untuk menginisiasi pengajuan hak interpelasi kepada Presiden guna meminta pertanggungjawaban atas segala kebijakan penggusuran lahan di Pulau Rempang.
Kedua, DPR melalui rapat paripurna perlu menyepakati usulan hak interpelasi dan segera memanggil Presiden untuk menciptakan solusi jangka pendek dalam upaya melindungi hak masyarakat Pulau Rempang.
Ketiga, DPR secara kelembagaan harus melaksanakan fungsi pengawasannya untuk memastikan tindakan represif aparat penegak hukum tidak terjadi kembali, dan upaya penggusuran dihentikan segera.
Keempat, Pemerintah harus mengkaji ulang penentuan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan memastikan keterlibatan masyarakat terdampak dalam pembahasan dan pengambilan keputusannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional. "Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Joko Widodo seperti dikutip Antara dalam arahannya pada acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 di Jakarta, Rabu (13/9).
Pernyataan Presiden itu menyoal proyek-proyek strategis nasional yang terhambat masalah. Jokowi menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh Pemerintah. "Ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Berulang kali saya tekankan bahwa PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," tegasnya.