"Dengan adanya Putusan PTUN tersebut kita harapkan tidak ada lagi silang pendapat di internal INI dan semua pihak diharapkan dapat menerima putusan PTUN itu," kata Taufik kepada Hukumonline, Rabu (17/4).
Pasca putusan, Taufik menegaskan PP INI akan segera berkoordinasi dengan Kemenkumham. Pihak INI berharap agar Kememkumham segera melaksanakan Putusan PTUN agar permasalahan di INI cepat selesai.
"Kita akan komunikasi terlebih dahulu dg Kemkumham terkait dengan putusan PTUN. Jika pengurus sudah terdaftar di Kemkumham, selanjutnya kita baru akan melakukan konsilidasi internal di INI," tambahnya.
Untuk diketahui, gugatan ini didasarkan pada putusan Kemkumham yang tidak mengakui hasil Kongres XXIV di Tangerang, Banten, pada Agustus tahun lalu. Pada waktu bersamaan, Kemkumham juga memblokir sistem AHU Online INI, yang menyebabkan pengurus baru hasil Kongres XXIV Tangerang, serta pengurus baru hasil Kongres Luar Biasa (KLB) INI tidak bisa di daftarkan.
Tindakan tersebut diambil oleh Kemkumham lantaran adanya kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh INI. Rupanya tak lama setelah penyelenggaraan Kongres XXIV Tangerang-Banten yang dimenangkan oleh Tri Firdaus Akbarsyah, sekelompok anggota INI lainnya menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Bandung pada Oktober 2023. KLB tersebut memilih Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum.
KLB tersebut diklaim diselenggarakan sebagai bentuk perlawanan dalam menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pasca putusan Kongres XXIII INI Makassar 2019 yang memutuskan dan menetapkan perhelatan Kongres XXIV akan dilaksanakan di Jawa Barat.
Keputusan Kongres XXIII Makassar tersebut rupanya dibatalkan dengan dikeluarkannya surat No. 181/1-IX/PP INI/2022 perihal Keputusan di Luar Kongres percepatan waktu pelaksanaan dan pemindahan tempat Kongres XXIV INI oleh PP INI. Atas dasar ini pula, sebagian anggota INI menilai Kongres XXIV INI tidak sah.
Hukumonline mencoba meminta konfirmasi kepada Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo R Muzhar lewat pesan singkat Whatsapp. Namun hingga berita ini dipublikasi, Hukumonline belum mendapatkan balasan.