Terhadap diskursus ini, Brian menyimpulkan cara pandang aliran realis terhadap aliran formalism hukum salah kaprah. “Sangat peyoratif. Kemudian (Brian) Tamanaha memberikan basis argumentasi bagaimana cara melihat formalis yang melioratif. Jadi dia tidak perlu mengolok-olok dan menjatuhkan formalisme,” cetus Kanti.
(Baca juga: Hakim Tak Salah Jika Adopsi Ketentuan Hukum Internasional).
Untuk itu Brian mengajukan teori baru yang ia beri nama balance realism atau balance formalism. Tujuan sebenarnya dari teori ini adalah, Brian ingin menegaskan bahwa secara teori, melirik jalan ketiga dari ketegangan antara realisme dan formalism itu memungkinkan. “Merangkul kedua ketegangan ini itu memungkinkan secara teoritik,” terang Kanti.
Pertanyaanya, dimana letak perdebatan hukumnya? Masih di ranah pemikiran, Brian mengawinkan antara positifisme hukum dengan sosiolegal. Teori yang dia hasilkan adalah Sosio-Legal Positifsm.Menurut Brian, teori ini ingin netral. Tak mau memberi penilaian moral terhadap berbagai norma yang oleh berbagai masyarakat disebut sebagai hukum. Hal ini diterangkan lebih jauh oleh Donny Danardono dalam artikel Mempertimbangkan Brian Z. Tamanaha: Sosio-Legal Positifsm, Anti-Essensialisme, dan Pragmatisme, yang dimuat dalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan.
“SLP (Sosio-Legal Positifsm) tidak berniat jadi moral alternatif. Ia hanya mau menjadi ilmu yang mendeskripsikan berbagai norma tersebut. Jadi netralitasnya berbeda dari netralitas positivism ilmu sosial dan ilmu hukum. Netralitasnya adalah keterbukaannya kepada berbagai kemungkinan sebuah norma bisa disebut hukum oleh masyarakat-masyarakatnya sendiri,” ujar Donny.
Dosen Filsafat Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), Antonius Cahyadi mengatkan, buku Sengketa Mazhab Hukum yang membedah pemikiran pragmatis Brian Tamanaha ini dapat menjadi panduan berfikir bagi para lawyer saat ini untuk lebih mudah memahami aspek-aspek keadlian dan kepastian hukum. “Layak menjadi bacaan lawyer zaman now,” ujar Anton pada kesempatan bedah buku tersebut.