Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) semakin mantap dengan sikapnya menolak revisi UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sikap itu kembali dengan tegas disampaian PERADI dalam kesempatan rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR, Senin (25/11). Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan mengatakan revisi UU Advokat bukanlah solusi atas perselisihan yang terjadi di tubuh organisasi advokat.
Diakui Otto, perselisihan yang terjadi memang menjadi persoalan kronis. Oleh karenanya, perlu segera ditanggulangi. Namun, sekali lagi ditegaskan Otto, solusi atas masalah ini bukan revisi undang-undang. Jalan revisi undang-undang, menurut dia, hanya membuang energi dan merusak masa depan advokat serta merugikan pencari keadilan.
Otto justru menawarkan solusi lain yakni musyawarah nasional (Munas). Melalui Munas, lanjut dia, semua elemen advokat Indonesia, termasuk organisasi advokat dapat terlibat dalam merumuskan penyelesaian masalah.
“Saya nyatakan bila perlu kita melakukan Munas Advokat Indonesia, sehingga semuanya bisa ikut berkompetisi di dalam itu. Karena saya lihat persoalannya kepengurusan organisasi tersebut,” ujar Otto di Gedung DPR.
Otto berharap eksistensi PERADI tidak dihilangkan karena selama ini PERADI telah menjalankan amanat UU Advokat. PERADI juga telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Salah satu bentuk pengakuan itu misalnya, PERADI sering dijadikan tempat penelitian oleh organisasi advokat luar negeri.
“Jadi sayang sekali PERADI yang sudah dikenal di dalam dan dikenal di luar negeri dan sudah bisa melaksanakan tugasnya membuat ujian advokat yang akuntabel, zero KKN, itu sayang sekali kalau sampai dihancurkan oleh segelintir orang saja,” ujarnya.
Ketua Umum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, Suhardi Somomoeljono sependapat dengan Otto. Menurut dia, tidak ada yang salah pada UU Advokat. Persoalannya adalah implementasi. Suhardi justru melihat ada persoalan kultur komunikasi di tubuh PERADI. Makanya, dia setuju dengan ide Munas yang dilontarkan Otto.