-

ESDM Sebut UU Minerba Perubahan Jamin Ketahanan Cadangan Minerba

Pasca diundangnkan ke dalam lembaran negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 10 Juni 2020 lalu, pemerintah terus mensosialisasikan sejumlah ketentuan dalam UU Minerba terbaru. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan UU Minerba yang baru memberikan jaminan terhadap ketahanan cadangan minerba.

Kementerian ESDM berpandangan bahwa ketahanan cadangan minerba menjadi salah satu isu di sektor ektraktif selama ini. Hal ini disebabkan oleh minimnya kegiatan eksplorasi untuk mencari sumber-sumber baru. Minimnya kegiatan eksplorasi dinilai kerap menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan sumber daya dan cadangan baru di sektor minerba. Padahal, kegiatan ini menjadi pijakan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis pertambangan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama KESDM, Agung Pribadi menjelaskan, tantangan tersebut dijawab oleh Pasal 112A ayat (1) UU Minerba terkait kewajiban para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Minerba.

"Dana Ketahanaan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru," demikian diktum Pasal 112A Ayat 2.

Menurut Agung, untuk memicu kegiatan ekplorasi dan menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Pemerintah telah memprioritaskan pemberian wilayah penugasan kepada Lembaga Riset Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan terlebih dahulu. (Baca: DPR Persilakan Masyarakat Uji UU Minerba Hasil Revisi ke MK)

“Namun, jika BUMN tidak berminat, maka wilayah tersebut akan dilelang secara terbuka kepada badan usaha dan selajutnya dilakukan proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan penugasan,” ujar Agung, Kamis (23/6).

Badan usaha sendiri bisa melakukan permohonan pengusulan wilayah penugasan yang wilayahnya tidak disiapkan oleh Pemerintah. Wilayah ini bisa didapat dari wilayah bekas Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Agung menjelaskan mekanisme permohonan usulan sama persis dengan pemberian penugasan dengan memprioritaskan penawaran ke BUMN/BUMD terlebih dahulu sebelum ditawarkan secara terbuka ke badan usaha swasta. Semua pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian baik oleh BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta akan didampingi oleh Badan Geologi.

Dalam ketentuan ini juga disebutkan bahwa upaya lain yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan gairah kegiatan eksplorasi pertambangan adalah mendorong perusahaan spesialis eksplorasi (Junior mining company) untuk mengerjakan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian, mengikuti lelang WIUP, melakukan eksplorasi pada WIUP.

“Selanjutnya memindahtangankan IUP tahap eksplorasi kepada perusahaan lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan IUP tahap operasi produksi,” ujar Agung.

Kemudian ESDM juga menyebutkan poin penting lainnya dari UU Minerba terbaru. Pelaksana Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba KESDM, Sujatmiko menyebutkan terdapat penyempurnaan mengenai ketentuan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 100 UU Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba lama) menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut.

Menurut Sujatmiko, dalam UU Minerba baru, pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

"Sebelum UU No.3/2020 ini diundangkan, Pemerintah hanya bisa memberikan sanksi adminstratif kepada pelaku usaha. Namun setelah terbit UU ini, kita juga dapat memberikan sanksi pidana khusus bagi para penambang yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang,” ujar Sujatmiko.

Menurut Sujatmiko, dengan UU Minerba terbaru, pemerintah berharap tidak ada lagi lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai, sehingga pencemaran lingkungan bisa dihindarkan. “Karena ini juga menjadi salah satu tujuan penerbitan UU No.3 Tahun 2020, yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik", pungkas Sujatmiko.

Pasca diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. Menurut KESDM, penerbitan UU ini telah memberikan pengaturan yang efektif dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini dan ke depannya.

Pemerintah berharap UU Nomor 3 Tahun 2020 dapat menjawab tantangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan tetap menjaga aspek kelestarian lingkungan.

Namun, di luar harapan pemerintah yang tinggi terhadap perbaikan tata kelola sektor ekstraktif, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 menuai polemik di beberapa bagian. Untuk diketahui, saat masih menjadi Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009, RUU Minerba termasuk dalam salah satu RUU yang ditolak pengesahannya oleh publik lewat aksi masa menjelang berakhirnya periode DPR RI 2014 – 2019.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam dokumen kertas kebijakannya menyebutkan sejumlah kritik terhadap perubahan Undang-Undang Minerba. Menurut ICEL, Revisi UU Minerba memperlemah pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. UU Minerba perubahan telah menarik kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, salah satunya dalam melakukan pengawasan.

“Di sisi lain, pasal 35 ayat (4) tetap memberikan kewenangan penerbitan izin kepada pemerintah daerah, meskipun secara delegasi,” bunyi kertas kebijakan ICEL yang diberi judul, Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Menurut ICEL, hal ini berimplikasi pada pemerintah pusat yang tidak hanya akan melakukan pengawasan terhadap izin yang mereka keluarkan, namun juga terhadap izin yang pemerintah daerah keluarkan. Dengan ketentuan ini dikhawatirkan beban pengawasan pemerintah pusat akan semakin besar dan semakin banyak kegiatan pertambangan yang pada akhirnya luput untuk diawasi.

Selain itu, pada UU Minerba sebelumnya, Inspektur Tambang memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara kegiatan uasaha pertambangan bila daya dukung lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi. Namun kewenangan ini justru dihapus dalam Revisi UU Minerba.

Revisi UU Minerba juga menghapus ketentuan pengawasan dan partisipasi masyuarakat. Pasal 113 ayat (4) UU Minerba sebelumnya memberikan hak bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengehentian sementara kegiatan pertambangan  kepada mentri atau pemerintah daerah, yaitu dalam hal kondisi daya dukung lingkungan terlampaui akibat kegiatan pertambangan. Namun aturan ini dihilangkan dalam Revisi UU Minerba.

Selain itu, ICEL juga menyebutkan bahwasanya penetapan wilayah hukum pertambangan (WHP) dalam revisi UU Minerba tidak membertimbangkan prinsip penataan ruang. Untuk diketahui, UU Nomor 3 Tahun 2020 memperkenalkan terminologi baru yaitu WHP. WHP sendiri diartikan sebagai seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

UU ini juga tidak menyebutkan keterkaitan antara WHP dalam konsep tata ruang nasional. Padahal pasal 6 ayat (1) UU Penataan Ruang mengatur bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan memperhatikan sejumlah aspek seperti wilayah yang rentan bencana; potensi SDA, SDM, sumber daya buatan, konidisi ekonomi sosial, budaya politik, hukum pertahanan dan sebaginya.

Dengan definisi WHP yang sangat luas, tidak jelas bagaimana posisi dan penetapan WHP dalam konsep tata ruang nasional. Padahal hal ini penting karena tata ruang merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penataan ruang ini sangat krusial dalam mengelola trade off antara pemanfaatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan manfaat sosial demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

BACA JUGA