-

Ideologi Final, Pancasila Tak Boleh Ditafsirkan Lain

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan menilai Pancasila berperan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebagai pedoman pandangan hidup rakyat Indonesia dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Karena itu, sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila sudah final.

“Itu sebabnya Pancasila tak perlu ditafsirkan lain dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP),” ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Minggu (28/6/2020). (Baca Juga: Pemerintah Persilakan DPR Tentukan Sendiri Nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila)  

Menurutnya, bila didalami, muatan Pancasila menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna, setiap diri rakyat Indonesia merupakan sosok yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.   Kendati agama dan kepercayaan berbeda, namun saling menghormati dan bersatu dalam kebhinnekaan.

“Karena Pancasila sudah final dan diterima seluruh rakyat Indonesia, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus mendapat perhatian. Sudah saatnya kita fokus melakukan upaya-upaya dalam pengamalan Pancasila,” pintanya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan hingar-bingar polemik keberadaan RUU HIP menjadi sorotan banyak kalangan, tak terkecuali lembaga yang dipimpinnya. Baginya, lima sila dalam Pancasila sudah bersifat final. Karenanya, tak boleh lagi ada upaya memeras Pancasila dalam pemaknaan Trisila maupun Ekasila.

Sebab, sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan dan berurutan satu dengan lainnya. Pancasila pun tak bertentangan dengan ajaran salah satu agama di Indonesia. “Justru komunisme dan kapitalisme ancaman sebenarnya bagi Pancasila,” kata dia.

Dalam sila pertama, menurutnya, mengharuskan warga Indonesia melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Dia yakin bila seluruh anak bangsa menjalankan ajaran agamanya,  dapat mencegah perbuatan tercela. Setidaknya, dengan mengamalkan sila pertama, rakyat yang hidup di Indonesia memiliki moral, akhlak dan adab, serta sikap yang baik dan luhur.

Begitupula dengan pengamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Baginya, bila semua rakyat Indonesia mampu mengamalkan lima sila dalam Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara bakal tenteram. Apalagi, Pancasila yang dibangun para pendiri bangsa sudah disepakati secara final sebagai pedoman dan sumber dari segala sumber hukum.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan menjadi wajar bila terdapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap muatan materi draf RUU HIP yang berada di DPR. Termasuk penolakan dari organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain telah final, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur’an.

“Jadi tidak perlu diberi tafsir baru lagi, apalagi dimaknai dalam Trisila dan Ekasila,” tegasnya.

La Nyalla menegaskan, DPD bersepakat membentuk tim kerja dalam rangka menelaah   lebih dalam dan  komprehensif terhadap RUU HIP. Nantinya, sambung La Nyalla, DPD bakal memberikan sikap secara kelembagaan, khususnya secara keseluruhan materi muatan RUU HIP. “Apakah RUU HIP harus disederhanakan hanya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja atau memang tak perlu ada?”

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengeluarkan pernyataan menolak ikut membahas RUU HIP bila meneruskan tahapan. Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan fraksinya meminta pimpinan DPR agar menghentikan pembahasan dan mencabut dari daftar Prolegnas. “Fraksi PAN dengan ini menyatakan dengan tegas menolak untuk ikut membahas RUU HIP,” tegasnya.

Menurut Anggota Komisi IX ini, fraksi partainya telah memberi catatan khusus terhadap RUU HIP. Pertama, mulai soal tidak masuknya TAP MPRS XVV/1966 sebagai konsiderans. Hal ini menjadi persoalan penting dan polemik. Kedua, telah mendengar dan mengkaji mendalam aspirasi masyarakat. Kesimpulannya, kata Saleh, melanjutkan pembahasan RUU HIP bakal banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat.

Ketiga, menghargai keputusan pemerintah yang meminta penundaan pembahasan adalah penolakan secara halus untuk tidak terlibat dalam pembahasan. Bila pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Keempat, Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karenanya, Pancasila terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Sebab itulah, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi.

Kelima, upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain. “Termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lain,” katanya.

BACA JUGA