-

Jaksa Agung Evaluasi Tuntutan Kasus Novel Pasca Putusan

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan akan mengevaluasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada tersangka kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswesan.

"Saya akan minta evaluasi lagi. Kenapa? Karena Jaksa ini (seharusnya) menuntut berdasarkan adanya fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Kami nanti akan seimbangkan dengan putusan (hakim) pengadilannya," kata Burhanuddin saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (29/6/2020).

Apabila nanti tuntutan Jaksa tak seimbang dengan putusan hakim, Burhanuddin memastikan bahwa itu pasti ada “sesuatu” dalam penuntutan Jaksa dalam kasus Novel Baswedan tersebut. Dia memastikan akan ada evaluasi pada Jaksa yang melakukan penuntutan 1 tahun penjara kepada tersangka yang mengakibatkan luka fatal pada mata Penyidik KPK tersebut.

"Tapi nanti kalau ada keseimbangan (balance), artinya pertimbangan jaksa ada dipakai dalam pertimbangan putusan hakim," kata Burhanuddin.

Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) akan membacakan vonis terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis selaku terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan pada 16 Juli 2020 mendatang. "Majelis hakim telah sepakat dan bermusyawarah untuk putusan nanti akan diagendakan pada Kamis, 16 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB," kata Ketua Majelis Djumyanto usai mendengarkan materi duplik tim kuasa hukum terdakwa di PN Jakarta Utara, Senin (29/6/2020).   

Sebelumnya, Komisi Kejaksaan RI pun bakal melakukan eksaminasi materi tuntutan jaksa kasus Novel. Tapi, eksaminasi dilakukan setelah ada putusan PN Jakarta Utara dalam perkara ini. “Eksaminasi tentunya dibutuhkan sebagai salah satu bahan telaah dan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Kejaksaan Ibnu Madjah kepada Hukumonline, Kamis (18/6/2020) lalu. (Baca Juga: Majelis Hakim Diminta Vonis Maksimal terhadap Penyerang Novel)

Dia mengakui pihaknya didorong agar menggali keterangan tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Ahmad Patoni, Satria Irawan, Fedrik Adhar dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam mengeksaminasi tuntutan jaksa yang menangani sebuah kasus menarik perhatian publik, Komisi Kejaksaan tak serta merta dapat langsung melakukan pemeriksaan. Sebab, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan tetap memperhatikan norma Pasal 13 Peraturan Presiden No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 13 Perpres 18/2011 menyebutkan, “Pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan.”

Seperti diketahui, kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang merupakan anggota Polri aktif dari Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok ini dituntut dengan hukuman penjara 1 tahun penjara. Pembacaan rekuisitor jaksa dilakukan terpisah (splitsing) di PN Jakarta Utara. Jaksa menilai kedua terdakwa terbukti dengan dakwaan subsider yakni Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. 

Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Keduanya disebut hanya akan memberi pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke badan Novel Baswedan, tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen dan menyebabkan cacat permanen.

Karena tidak memenuhi unsur sengaja itu, maka Ronny dan Rahmat dianggap tidak memenuhi dakwaan primer soal penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara). Keduanya dianggap hanya memenuhi dakwaan subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan termasuk menjadi perhatian sejumlah anggota Komisi III DPR yang bakal mempertanyakan tuntutan ini dalam rapat kerja dengan pimpinan Kejaksaan Agung. Kini, tinggal menunggu sikap Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang diketuai Djuyamto dan dua hakim anggota Taufan Mandala dan Agus Darwanta pada Kamis 16 Juli 2020 mendatang. 

BACA JUGA