Terbaru

Perlu Tindakan Tegas Terhadap Penyelenggara Umrah Bodong

Bisnis umrah tak sekadar bisnis. Penyelenggaraannya harus sesuai prinsip syariah.
CR-25

Pemerintah Ancam Cabut Izin Penambang Tidak Berstatus Clear and Clean

Pemerintah kerap mendapati kasus perusahaan tambang tidak memiliki izin CnC. Kondisi tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat.
CR-26

Pemerintah Kaji Aturan Ketenagakerjaan Transportasi Daring

Relasi antara pengemudi dan perusahaan operator apakah layak disebut kemitraan atau hubungan kerja?
Ady Thea DA

Menimbang Perlu Tidaknya Perppu Pergantian Calon Kepala Daerah Bermasalah

Sebaiknya pemerintah jangan terlalu royal membuat perppu.
M. Agus Yozami

BPN Akui Pemetaan Kepemilikan Lahan Masih Jadi Persoalan

Penguasaan jumlah prosentase lahan oleh korporasi dan asing menjadi perbebatan. Karena, minimnya keakuratan data kepemilikan lahan di Indonesia.
CR-26

Sengketa Mazhab Hukum: Mengenal Pragmatisme Brian Tamanaha

Brian menyimpulkan cara pandang aliran realis terhadap aliran formalism hukum salah kaprah.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Perpres Segera Terbit, Semua Instansi Harus Siap Terapkan e-Govt

Beberapa pemerintah daerah memang sudah ada yang mulai menerapkan e-Govt, namun penerapannya masih ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan.
M. Agus Yozami

BAN-PT Ubah Sistem Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi

Penilaian diklaim menjadi lebih sederhana dan spesifik.
CR-25

Menkeu Terbitkan Tiga Kebijakan Penyederhaan Pajak, Begini Isinya

Tiga kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, dan mendorong efisiensi administrasi perpajakan.
Agus Sahbani

Menanti Ketua Baru dan Tantangan Penguatan Kelembagaan MK

Ketua MK baru yang akan dipilih pada 2 April pekan depan, haruslah sosok mumpuni di bidang ketatanegaraan, memiliki integritas tinggi, dan independensi kuat di atas rata-rata hakim konstitusi.
Aida Mardatillah