Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu

PERTANYAAN

Belakangan berita menyorot perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mohon penjelasannya tentang berbagai jenis putusan-putusan MK tentang PHPU.

INTISARI JAWABAN

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili PHPU adalah Mahkamah Konstitusi (“MK”). Secara umum putusan MK dapat berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan. Khusus terkait dengan putusan MK tentang PHPU dapat berupa permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, dan amar putusan lain yang dianggap perlu.

Lalu, bagaimana contoh ragam putusan MK tentang sengketa pemilu atau PHPU tersebut?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Jenis Putusan MK tentang PHPU

Mahkamah Konstitusi (“MK”) menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Penjelasan selengkapnya mengenai sengketa hasil pemilu atau PHPU dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu.

Adapun mengenai mekanisme permohonan PHPU dapat Anda baca dalam Pasal 74 s.d. Pasal 76 UU MK dan PMK 4/2023 serta perubahannya dalam PMK 2/2024 untuk tata cara beracara PHPU pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan pedoman beracara PHPU DPR dan DPRD dapat disimak dalam PMK 2/2023.

Putusan MK terkait dengan PHPU, merupakan vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU presiden dan wakil presiden, maupun anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim, serta diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.[1]

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 51 PMK 4/2023 dan Pasal 57 PMK 2/2023 bahwa putusan MK dapat berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan.

Adapun, jenis-jenis putusan MK terkait dengan PHPU, dapat Anda simak dalam Pasal 77 UU MK yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat.
2. Permohonan dikabulkan jika permohonan beralasan dengan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
3. Permohonan ditolak jika permohonan tidak beralasan.
4. Menambahkan amar selain yang ditentukan di atas, apabila dipandang perlu.[2]

Selain jenis putusan di atas, MK juga dapat memberikan putusan sela yaitu putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK jika dipandang perlu yang berisi perintah kepada termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan. Jika MK menjatuhkan putusan sela, yang selanjutnya MK dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.[3]

Selain putusan dan putusan sela, terdapat ketetapan yang dikeluarkan oleh MK dalam hal:[4]

1. Permohonan bukan merupakan kewenangan MK dengan menyatakan “Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”;
2. Pemohon menarik kembali permohonan dengan menyatakan “Permohonan Pemohon ditarik kembali”; atau
3. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan “Permohonan pemohon gugur”.

 

Contoh Ragam Putusan MK tentang PHPU

Berdasarkan laman putusan MK tentang Grafik PHPU disajikan data bahwa hingga kini, perkara PHPU yang ditolak sebanyak 428 kasus, ditarik kembali 13 kasus, dikabulkan sebagian sebanyak 21 kasus, dikabulkan ada 32 kasus, gugur berjumlah 34, dan tidak dapat diterima sebanyak 148 kasus.

Selanjutnya, akan kami sajikan ragam putusan MK tentang sengketa pemilu yaitu PHPU sebagai berikut:

1. Amar putusan tidak dapat diterima

Amar putusan tidak dapat diterima dapat Anda temukan dalam Putusan MK No. 87/PHPU.C-VII/2009 tentang PHPU calon anggota DPR/DPRD dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh (“SIRA”). SIRA keberatan dengan penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu dan berpendapat bahwa penghitungan suara KPU diwarnai dengan kekerasan dan kecurangan dalam masa sosialisasi partai, kampanye, minggu tenang, dan pelaksanaan pemilu. Sehingga, partai SIRA tidak bisa memperoleh kursi di seluruh pemilihan di Aceh (hal. 6).

Namun, MK menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon tidak cukup beralasan dan permohonan tidak dapat diterima (hal. 67 – 68). Salah satu alasannya karena petitum pemohon meminta keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu dibatalkan tanpa menguraikan penghitungan KPU yang salah dan tidak meminta MK agar menetapkan penghitungan pemohon yang benar sebagai dasar perolehan kursi DPRA dan DPRK di Aceh, sehingga MK harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima (hal. 67).

 

2. Amar putusan ditolak

Amar putusan ditolak dapat Anda simak dalam Putusan MK No. 64/PHPU.C-VII/2009. Perkara tersebut merupakan PHPU calon anggota DPR/DPRD yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia (“PDK”) yang diwakili oleh pengurusnya. Hal ini karena berdasarkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu, PDK tidak memperoleh kursi legislatif yang semestinya (hal. 4 – 5).

MK menilai bahwa permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya (hal. 202 – 203). Salah satu contohnya adalah pada Dapil Muaro Jambi 3, Provinsi Jambi, pemohon mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara PDK sejumlah 53 suara. Namun, MK berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon dan dalil-dalilnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak (hal. 200 – 201).

 

3. Amar putusan dikabulkan sebagian

Amar putusan dikabulkan sebagian terdapat salah satunya dalam Putusan MK No. 73/PHPU.C-VII/2019. Perkara tersebut merupakan PHPU calon anggota DPR/DPRD yang diajukan oleh pengurus Partai Persatuan Daerah (“PPD”). Perkara ini diajukan dengan dalil bahwa PPD menurut keputusan KPU mendapat suara secara nasional sebesar 550.581 atau setara 0,53%. Namun, menurut PPD terdapat perbedaan suara antara keputusan KPU dengan hasil perolehan suara di TPS, PPK, KPUD Provinsi, dan KPUD kabupaten/kota pada beberapa dapil (hal.  7).

Atas perkara ini, MK memutus untuk mengabulkan permohonan pemohon pemohon untuk sebagian dan menyatakan batal keputusan KPU tentang PHPU anggota DPR, DPD, DPRD sepanjang menyangkut dapil 6 Kabupaten Aceh Utara untuk PPD dan dapil Kabupaten Tapanuli Selatan 2 untuk PPD. MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk PPD pada dapil 6 Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.876 suara dan dapil Tapanuli Selatan 2 sebesar 720 suara serta menolak untuk selain dan selebihnya (hal. 118).

 

4. Amar putusan dikabulkan seluruhnya

Salah satu putusan PHPU yang dikabulkan seluruhnya adalah Putusan MK No. 33/PHPU.A-VII/2009 tentang PHPU DPD yang diajukan oleh Mursyid. Pemohon tidak menerima rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbeda dengan rekapitulasi dari KPU Kabupaten Bener Meriah (hal. 3).

Atas permohonan beserta pembuktiannya di MK, MK menyatakan bahwa dalil pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan hasil penghitungan suara calon anggota DPD Nanggroe Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Bener Meriah. Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPD Nanggroe Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 48.022 suara sehingga jumlah suara menjadi 118.149. Memerintahkan KPU dan Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan putusan ini (hal. 41 – 42).

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

 

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.A-VII/2009;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.C-VII/2009;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.C-VII/2009;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.C-VII/2019.

 

Referensi:

Grafik PHPU, yang diakses pada Kamis, 28 Maret 2024, pukul 09.10 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

[2] Pasal 59 ayat (2) PMK 2/2023 dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 4/2023”)

[3] Pasal 54 PMK 4/2023 dan Pasal 60 PMK 2/2023

[4] Pasal 55 PMK 4/2023 dan Pasal 61 PMK 2/2023