Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Final
BPHTB adalah salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota.
[1]
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
[2]
Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
[3]
Sebagai contoh, dalam melakukan transaksi pembelian tanah dan/atau bangunan, maka yang membayar BPHTB adalah si pembeli atas perolehan tanah dan/atau bangunan itu, sedangkan PPh Final dibayarkan oleh si penjual atas penghasilan dari transaksi jual beli tersebut.
BPHTB dan PPh Final dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Patut diketahui bahwa pemungutan pajak untuk peristiwa hukum tertentu dapat dikecualikan, sehingga peristiwa hukum tersebut tidak menjadi objek pajak.
Sementara, objek pajak yang terkena tarif 0%, maka tetap menjadi objek pajak.
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk perbendaharaan pemerintah desa (tanah kas desa), pemungutan pajak dikenakan tarif 0% pada kegiatan pembebasan tanah dengan penjelasan sebagai berikut:
BPHTB dikecualikan untuk objek pajak tertentu berdasarkan Pasal 85 ayat (4) huruf b UU 28/2009 yang berbunyi:
Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
Namun patut diingat bahwa peraturan pemerintah tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 11 PP 34/2016. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) huruf c PP 34/2016 berbunyi:
Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:
…
…
0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Maka, PPh Final pun sama dengan BPHTB dalam pengadaaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu tetap menjadi objek pajak, namun dikenai tarif 0%.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 2 ayat (2) huruf k UU 28/2009
[2] Pasal 1 angka 42 UU 28/2009
[3] Pasal 86 ayat (1) UU 28/2009
