RUU Masyarakat Hukum Adat Tahun 2020
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Share :
Atau copy link :
https://www.hukumonline.com/pusatdata/bidang-hukum/Adat-lt5e3d1bcde1c90/?utm_source=homepage_pusat_data&utm_medium=section_bidang-hukum&utm_campaign=level_1
Peraturan Pusat Adat
Kumpulan Peraturan Pusat Adat
Hasil filter kategori ""
Hasil filter kategori ""
Filter
ResetTahun ditetapkan
-
Filter
Urutkan
Menampilkan 19 Peraturan
Urutkan:
Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tahun 2017
PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN DI PROVINSI BALI SEBAGAI SUBYEK HAK PEMILIKAN BERSAMA (KOMUNAL) ATAS TANAH
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Berlaku: 23 Oktober 2017
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Ditetapkan: 07 Juli 2014
Berlaku: 11 Juli 2014
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
Ditetapkan: 21 Agustus 2007
Berlaku: 21 Agustus 2007
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/MENHUT-II/2005 Tahun 2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 317/KPTS-II/1999 TANGGAL 7 MEI 1999 TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI
Ditetapkan: 29 Maret 2005
Berlaku: 29 Maret 2005
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S.75/MENHUT-II/2004 Tahun 2004
SURAT EDARAN MASALAH HUKUM ADAT DAN TUNTUTAN KOMPENSASI/GANTI RUGI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT
Ditetapkan: 12 Maret 2004
Berlaku: 12 Maret 2004
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2004
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Ditetapkan: 09 Maret 2004
Berlaku: 03 Oktober 2004
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2001
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI DESA
Ditetapkan: 06 Juni 2001
Berlaku: 06 Agustus 2001
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000
PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT
Ditetapkan: 25 Juli 2000
Berlaku: 25 Juli 2000
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
Surat Direktur Jenderal Kehutanan Dan Perkebunan Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 922/VI-PHT/2000 Tahun 2000
PEDOMAN PENYELESAIAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
Ditetapkan: 08 Mei 2000
Berlaku: 05 Agustus 2000
Status: Login Atau Berlangganan Untuk Akses Fitur Ini
1
2