PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL

KEWAJIBAN PENGGUNAAN ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL (e-VOA) PADA KAPAL PESIAR

TATA CARA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG YANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA

PENYAMPAIAN DAFTAR 97 NEGARA SAHABAT YANG MENJALIN PERJANJIAN BEBAS VISA DIPLOMATIK DAN DINAS (PBVDD) DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG DAKTILOSKOPI

THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 47 OF 2016 ON PROCEDURES FOR THE SUBMISSION OF ELECTRONIC APPLICATION FOR CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK

TATA CARA PENETAPAN NEGARA CALLING VISA SERTA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

IMPLEMENTASI LAYANAN IZIN TINGGAL PASCA PENETAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL

IMPLEMENTASI BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN SESUAI PERMENKUMHAM NOMOR 22 TAHUN 2023