#pertanahan

Ada yurisprudensi klasik tentang putusan pengadilan yang menghukum pejabat tata kota karena tidak me...

Terdapat sejumlah catatan atas perubahan dalam PP No. 19 Tahun 2021 setelah terbitnya UU Cipta Kerja...

Meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek RA, kelembagaan RA, dan pa...

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, hal ini dinilai tidak sesuai...

DPR diminta jangan diam, segera panggil Presiden untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dari kacamata substansi BPHTB berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023. Banyak notaris dan PPAT keberatan da...

Pluralisme hukum pertanahan di Indonesia meliputi hukum adat sebagai hukum positif tidak tertulis da...

Kementerian ATR/BPN terus mempercepat sektor perizinan ke sistem digital dan diimplementasikan melal...