Sebagai salah satu bentuk persiapan sebelum bertemu petinggi RI nanti, Sharan telah melakukan pertemuan dengan berbagai serikat pekerja di Indonesia, terutama yang berafiliasi dengan ITUC. Dari hasil pertemuan itu, Sharan menemukan beberapa persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi kaum pekerja di Indonesia antara lain kebebasan berserikat dan outsourcing.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal itu menurutnya termaktub dalam konstitusi.
Sayangnya, pemenuhan hak itu menurut Rieke ditafsirkan pemerintah dengan cara lain yaitu mengirim rakyat ke luar negeri untuk bekerja atau menjadi buruh migran. Menurut Rieke hak itu semestinya dipenuhi di dalam negeri, sehingga rakyat Indonesia tidak perlu mencari pekerjaan layak di luar negeri.
“Pekerja/buruh migran kita bekerja di wilayah 3D; Dirty, Danger, Difficult,” kata Rieke menjelaskan perlindungan pekerja migran terancam karena minimnya pembekalan yang seharusnya dilakukan pemerintah bagi calon TKI.
Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan kehadiran Sharan ke Indonesia untuk mengingatkan bahwa posisi Indonesia sangat penting di kancah internasional. Terutama ketika Indonesia menjadi anggota G-20 yang merupakan kumpulan negara-negara kaya di dunia.
Mengingat pentingnya posisi Indonesia, maka Iqbal mengatakan hak-hak pekerja harus menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah. Pasalnya, PDB Indonesia yang menduduki peringkat ke-17 dari seluruh negara di dunia. Selain itu Indonesia cukup berprestasi dalam pertumbuhan ekonomi di tengah krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa.
“Kalau kita bedah PDB, sektor pertanian (agraria) hanya menyumbang 47,6 persen, berarti ada 52,4 persen sumbangan dari sektor manufaktur. Jika bicara manufaktur berarti kaum pekerja,” kata Iqbal. Atas dasar itu ia mengatakan sudah selayaknya pemerintah memberi kontribusi terhadap kaum pekerja, misalnya memberi upah layak dan menghapus outsourcing yang eksploitatif.