“Ini tentu upaya pengaburan fakta. Komnas HAM pada tanggal 21 Desember 2018 lalu juga sudah merilis hasil temuan terhadap kasus Novel Baswedan yang menegaskan bahwa data dari Kepolisian dan dokumen medis memang membenarkan bahwa Penyidik KPK itu disiram air keras. Jadi tudingan yang menyebutkan bahwa kejadian tersebut merupakan rekayasa merupakan pernyataan yang sesat dan sama sekali tidak berdasar,” terang Arif.
Ketujuh, kasus kriminalisasi Novel kembali diangkat untuk mengaburkan fokus pengungkapan kasus penyerangan Novel dan KPK secara keseluruhan. Selama proses peradilan berjalan Tim Advokasi menilai ada pergerakan yang diinstruksikan oknum tertentu untuk kembali memojokkan Novel dalam kasus pencurian sarang burung wallet di Bengkulu. Padahal sudah berulang kali ditegaskan berdasarkan temuan Ombudsman tahun 2015 bahwa terdapat rekayasa dan manipulasi pada tudingan kasus tersebut. Jadi, jelas isu tersebut menjadi tidak relevan dan terlihat hanya ingin mengalihkan perhatian untuk mengaburkan fakta penyerangan terhadap Novel.
Kedelapan, Tim Advokasi menduga ada alat bukti yang dihilangkan, yakni keterangan saksi dalam berkas persidangan. Baru diketahui dari penuntut umum bahwa ada saksi kunci penyerangan Novel Baswedan yang telah memberikan keterangan kepada Kepolisian, Komnas HAM, dan TGPF bentukan Polri. Diduga BAP tidak dilampirkan dalam berkas pemeriksaan persidangan. Selain itu, saksi-saksi penting dan relevan dari pihak korban yang tidak dihadirkan JPU.
Kesembilan, dalam pemeriksaan saksi korban di Pengadilan 30 April 2020, ruang pengadilan dipenuhi aparat kepolisian dan orang-orang yang diduga dikoordinasikan untuk menguasai ruang persidangan. Alhasil, warga, media yang meliput, dan anggota Tim Advokasi tidak dapat menggunakan fasilitas bangku pengunjung untuk memantau proses persidangan.