Baca:
- Kemenag Terbitkan Regulasi Baru untuk “Sehatkan” Bisnis Umrah
- Marak Umrah Bodong, Pemerintah Diminta Perbaiki Regulasi
Sementara itu, Kementerian Agama akan memberlakukan acuan minimal BPIU sebesar Rp20 juta dalam waktu dekat. Rencana penerapan kebijakan acuan minimal BPIU itu untuk mencegah PPIU untuk menjual paket ke Tanah Suci yang terlalu murah sehingga berpotensi merugikan jamaah.
"Sesuai kesepakatan adalah Rp20 juta. Tapi belum ketuk palu," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali.
Menurutnya, angka acuan tersebut telah dibahas bersama-sama lintas sektor di antaranya Kementerian Agama, asosiasi perwakilan PPIU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan unsur terkait. BPIU acuan Rp20 juta itu merupakan perhitungan final yang memperhitungkan harga masuk akal dengan standar pelayanan minumum (SPM) dari PPIU.
Jika ada angka kurang dari itu, kata Nizar, maka masyarakat perlu mencermati unsur apa yang dikurangi dalam paket umrah tersebut. "Kami melakukan FGD untuk membahas apa saja yang harus diperhatikan dalam ibadah umrah, satu tiketing dibuat standar, berapa transit, hotelnya bintang berapa," kata dia.
Sejauh ini, dari banyak kasus travel umrah resmi dan bodong kerap menjual paket murah yang tidak masuk akal. Kebanyakan kasus itu memicu jamaah umrah dirugikan karena tergoda paket murah. Berbagai persoalan muncul dari paket umrah murah seperti jamaah gagal berangkat, telantar di Tanah Suci, tidak mendapatkan paspor dan visa, dicekal imigrasi serta persoalan lainnya.
"Dengan ini, kami berharap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah akan semakin baik dan jamaah makin terlindungi," kata dia.