(iii) dalam praktik politik kita, tidak pernah ada yang mempermasalahkan Jakarta sebagai “pusat”, karena kesejahteraan daerah dan orang daerah lebih tergantung dari pengelolaan fiskal, konsistensi kebijakan dan pelaksanaan lapangan atas otonomi daerah, dan distribusi pendapatan pusat-daerah yang adil, bukan pada letak geografis ibu kota;
(iv) kepindahan ke ibu kota baru justru menyulitkan koordinasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, bisnis, sosial dan politik karena kemapanan yang dibentuk oleh Jakarta dan kota-kota besar lain;
(v) kepindahan ke ibu kota baru merupakan ambisi pribadi Presiden Jokowi yang menginginkan legacy, dengan risiko yang harus ditanggung oleh bangsa ini mengingat banyak negara lain yang gagal dalam membangun ibu kota baru menjadi ibu kota yang efektif;
(vi) pembangunan ibu kota baru di lokasi yang kaya dengan hutan alam dan kekayaan hayati menjadi suatu kota baru dan dengan industri baru, kegiatan ekonomi baru, dan kepindahan jutaan orang-orang baru, dianggap berpotensi merusak lingkungan alam dan kehidupan sosial daerah dan masyarakat setempat;
(vii) alasan-alasan lainnya yang pada dasarnya hanya ingin mengatakan tidak.
Dalam konsep awal yang saya pahami, ibu kota baru (IKN) dibangun dengan desain membangun suatu kehidupan pusat pemerintahan yang efektif dan dinamis, dibangun dengan konsep hijau, dengan merawat lingkungan (konsep hutan kota dan hutan di lingkar luarnya) dengan lestari. Ibu kota baru juga merupakan kota berbasis teknologi tinggi dengan lingkungan yang asri, ditunjang oleh industri lokal dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan daya serap lingkungan setempat, dan tentunya suatu ibukota yang indah yang dikelilingi danau, sungai dan kanal buatan. Dengan teknologi tinggi, maka komunikasi dengan daerah lain menjadi mudah. Dengan konsep e-government, maka orang tidak perlu datang ke IKN untuk keperluan perizinan usaha, atau menyampaikan aspirasi politiknya.
Pandemi selama tiga tahun terakhir mengajarkan kita bahwa administrasi negara dan pemerintahan serta birokrasi, penegakan hukum, pendidikan, bahkan layanan kesehatan, dan hubungan bisnis bisa dilakukan dengan cara daring. Cara ini juga mencegah korupsi dan suap. Konsep awal pembangunan IKN, dengan memberikannya dasar hukum yang kuat, struktur pemerintahan yang khusus, dan penataan kota yang hijau, dan kehidupan baru yang ingin dibangun di sana, didesain dengan memetik pelajaran dari kegagalan banyak negara yang memindahkan ibu kotanya. Kalau konsep awal itu diterjemahkan dan dilaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin kita akan melihat Indonesia baru, karena bagaimanapun ibu kota adalah barometer dari keberhasilan suatu bangsa.
Pertanyaan dan keraguan timbul setelah melihat desain-desain Istana Negara yang mirip markas organisasi di film Marvel, kegaduhan mengenai pembiayaan dan sponsor yang maju mundur, dan dipaksakannya IKN mulai bisa digunakan sebelum Presiden Jokowi habis masa jabatannya. Membangun ibu kota negara dan kehidupan di dalamnya membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. Keputusan sudah dibuat, undang-undang sudah diundangkan, sudah banyak tenaga, pikiran, sumber daya, dan biaya dikeluarkan. Pemerintahan setelah Presiden Jokowi harus melihat ini sebagai suatu awal yang tidak disia-siakan.