Bahkan, Novel menantang pimpinan KPK agar membuka hasil TWK secara transparan ke publik. Uniknya, dalam SK tersebut terdapat klausul keharusan menyerahkan tugas dan kewajiban ke atasannya. Padahal, SK tersebut secara formil bermasalah. Sebagai lembaga nonstruktural yang kepala lembaganya tidak dipilih presiden, semestinya SK Hasil TWK tersebut diterbitkan oleh Setjen KPK yang mengurusi persoalan sumber daya manusia dan keuangan, bukan pimpinan KPK.
“Adanya SK yang memerintahkan menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasannya menjadi aneh,” bebernya.
Dia mempertanyakan motif pihak yang menyusun pertanyaan TWK yang tidak biasanya ini agar menjadi terang apa maksud dan tujuan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Perlu juga dicari motif orang menyusun pertanyaan dalam TWK itu. Benarkah standar yang digunakan TWK ini biasa digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun lembaga intelijen negara.
“Saya khawatir ini menjadi hambatan besar terkait upaya pemberantasan korupsi di KPK dan pemberatasan korupsi secara keseluruhan. Karena itu, perlu diinvestigasi dan diaudit menyeluruh mengenai TWK ini,” pintanya.
Staf Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, Tata Khoiriyah mengatku bakal tetap bersuara melawan ketidakadilan dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang tidak transparan. “Saya ingin menyuarakan agar proses rekrutmen bisa dipertanggungjawabkan dan transparan,” kata dia.
Dijelaskan Tata, TWK menggunakan metode Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dengan materi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, dan pemerintahan yang sah. Tapi praktiknya, muncul sejumlah pertanyaan janggal bagi pegawai KPK yang tak berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan nasionalisme dan cenderung masuk ranah privat.
“Saya lumayan shock. Karena beberapa pertanyaan tidak berkaitan dengan topik Pancasila, UUD, NKRI, bhineka tunggal ika, dan pemerintahan sah. Memang saya ditanya implementasi butir-butir Pancasila dalam keseharian,” lanjutnya.