Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta prosedur yang ruwet saat akan memulai usaha dan pengurusan yang memakan waktu segera dibenahi agar lebih efisien. Hal itu disampaikan presiden dalam rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2).
Secara khusus Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BKPM untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala. “Sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah,” kata Presiden Jokowi.
Masalah utama yang harus dibenahi, kata Presiden, adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Menurut dia, prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang sebagai contoh terkait waktu memulai usaha di Indonesia membutuhkan 11 prosedur dan waktunya 13 hari.
“Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok prosedurnya hanya 4, waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka,” katanya.
Presiden sekaligus meminta agar Ease of Doing Business (EoDB) tidak hanya ditujukan untuk pelaku menengah dan besar, tetapi juga diutamakan bagi pelaku usaha mikro usaha kecil (UMKM). “Agar diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin tetapi hanya registrasi biasa,” katanya.
Di samping itu, Jokowi menginginkan ada akselerasi peningkatan peringkat EoDB dari posisi 74 menjadi 40, meskipun sudah ada perbaikan dari ranking 120 jika dibandingkan pada tahun 2014. (ANT)