Mundurnya Prof Moh Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) berkonsekuensi terhadap pergeseran roda kabinet menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kursi Menkopolhukam resmi ditempati Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menempati kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kini, kursi yang ditinggalkan Hadi Tjahjanto ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pergeseran dan pengisian kursi menteri secara resmi dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan melantik Hadi Tjahjanto dan AHY untuk memimpin kementerian tempatnya. Keduanya dilantik secara resmi oleh Presiden di istana negara, Rabu (21/2/2024).
Khusus AHY, Presiden Joko Widodo menginstruksikan tiga hal. Pertama, sertifikat tanah elektronik harus didorong agar lebih masif. Kedua, target untuk Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan perusahaan (PT) harus segera diselesaikan karena ini banyak yang ingin masuk. Ketiga, target 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus bisa diselesaikan. Dengan pengalaman yang dimiliki, Presiden Jokowi yakin Agus Harimurti Yudhoyono dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat siap,” ujarnya dalam keterangan pers.
Baca juga:
- KPA: Visi-Misi Capres-Cawapres Masih Memandang Sempit Persoalan Reforma Agraria
- Konsesi HGU di IKN Mencapai 190 Tahun, KPA: Pelanggaran Terhadap UU Pokok Agraria
- 3 Sektor Bisnis Ini Penyumbang Terbesar Konflik Agraria Sepanjang 2023
Sementara itu, AHY menyatakan komitmennya bakal memberi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Dia bersyukur mendapatkan sebuah amanah dan tugas dari Presiden Jokowi membantu di pemerintahan yang bakal berakhir pada Oktober mendatang.
“Dan (membantu, red) negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN,” katanya.
Pria yang pernah menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu itu mengatakan, jabatan Menteri ATR/BPN menjadi tanggungjawab yang bakal dilaksanakan hingga akhir pemerintahan Presiden Joko WIdodo. Meski AHY menyadari, jabatan yang bakal diembannya tidaklah terlalu panjang alias delapan bulan ke depan.