Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini sama dengan skor indeks persepsi korupsi pada tahun 2022 lalu.
Intinya, peradilan dan lembaga penegak hukum yang independen, transparan, dan memiliki sumber daya memadai merupakan prasyarat penting dalam memberantas korupsi. Pencegahan atas penyalahgunaan kekuasaan politik, penyuapan, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya yang memengaruhi sistem peradilan adalah mutlak terwujud.
Stagnasi skor ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi yang masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk. Alexander menilai ini disebabkan minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan.
“Fakta ini dapat dikatakan bahwa APH kita belum bekerja secara profesional, baik itu jaksa, hakim, polisi maupun lawyer,” katanya. Alex melanjutkan bahwa bukti lainnya juga bisa dilihat, dari berapa kali KPK melakukan penangkapan kepada APH. “Saya yakin apa yang dilakukan KPK ini seperti gunung es yang di bawahnya masih banyak persoalan belum diselesaikan,” imbuhnya.
Ia menyampaikan harapan kepada hadapan ratusan penerima penghargaan predikat lulusan terbaik FHUI. Alex meminta para lulusan berprestasi turut serta aktif memperbaiki hukum di Indonesia.
“Kami berharap banyak dari lulusan berprestasi ini, mau ikut serta dalam memperbaiki hukum di Indonesia. Di mana pun nanti berkarier di masyarakat, saya berharap jadilah APH yang menjaga integritas dan etika,” katanya.