-

Wakaf: Instrumen Kesejahteraan Sosial yang Tidak Memandang Agama

Iwan Agustiawan Fuad, Anggota Divisi Kerja Sama, Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa potensi nilai wakaf di Indonesia sangat besar. “Potensi wakaf uang umat Islam Indonesia mencapai 77 triliun rupiah per tahun berdasarkan hitungan Bank Indonesia,” katanya kepada hukumonline.

Hanya saja, 16 tahun eksistensi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) belum optimal memberdayakan wakaf bagi kepentingan nasional. Wakaf masih dipandang sebatas ritual keagamaan umat Islam bernuansa sosial. Padahal, negara sekular seperti Singapura justru serius menghimpun dana wakaf dari warga negara mereka yang beragama Islam. Hasilnya digunakan untuk kesejahteraan sosial masyarakat Singapura. Pemerintahnya langsung bekerja sama dengan lembaga ulama di Singapura. “Secara hukum, mereka bahkan mengatur setiap warga negara muslim wajib dipotong wakafnya,” Iwan menambahkan.

Pemahaman wakaf yang produktif belum menjadi arus utama di kalangan umat Islam Indonesia. Wakaf dikenal hanya dalam wujud pembangunan tempat ibadah (mushola, masjid), lembaga pendidikan (madrasah/sekolah/pesantren), dan lahan makam. Itu pula yang menjadi perhatian BWI, termasuk Iwan Agustiawan Fuad.

Pria kelahiran 10 Agustus ini percaya bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, nilainya bisa triliunan rupiah per tahun. Pada 18 April lalu, Iwan jadi pembicara dalam diskusi daring mengenai peran lembaga zakat dan wakaf dalam menopang perekonomian ummat di tengah pandemi Covid-19. Diskusi ini digelar Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berikut ini hasil perbincangan hukumonline  mengenai wakaf bersama lulusan ekonomi keuangan syariah pascasarjana Universitas Indonesia itu. (Baca juga: Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Tengah Wabah Covid-19)

Sebesar apa potensi nilai wakaf di Indonesia?

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berkembang sejak lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Dulu hanya dikenal wakaf dalam bentuk 3 M: mushola, madrasah, makam. Saat ini sudah ada perubahan instrumen mulai dari uang hingga saham. Dikenal wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kedua jenis ini potensinya luar biasa.

Data lama di Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, untuk benda tidak bergerak berupa tanah saja sudah mencapai 4,2 miliar meter persegi. Kalau dikonversi dalam nominal rupiah per meter persegi saja bisa mencapai ribuan triliun dalam bentuk aset tanah. Belum termasuk bangunan di atasnya. Baru nilai tanah saja.

Ada lagi aset wakaf benda bergerak berupa uang. Setelah dihitung, Bank Indonesia memperkirakan tidak kurang dari Rp77 triliun per tahun. Ini dengan asumsi wakaf uang diwajibkan kepada warga negara muslim dari penghasilan mereka. Di Singapura dan Malaysia sudah ada keterlibatan negara mengintegrasikan wakaf uang dari gaji yang diterima. Pemerintah di sana ikut mengelola wakaf.

Termasuk Singapura yang negara sekular?

Iya. Majelis ulama di Singapura punya lembaga sendiri. Kewajiban wakaf itu akan mengurangi tagihan pajak warga negara muslim. Secara hukum, mereka bahkan mengatur setiap warga negara muslim wajib dipotong wakafnya. Potongan wakafnya proporsional disesuaikan dengan penghasilan pekerja muslim. Dananya digunakan untuk kesejahteraan sosial. Mereka juga mengoptimalkan wakaf berbentuk tanah di sana. Baik Singapura maupun Malaysia mengundang masyarakat berinvestasi di atas lahan wakaf. Mereka bangun apartemen, perumahan, terminal bis dan lainnya. Itu dihimpun dari wakaf masyarakat.

Bagaimana dengan Indonesia?

Dana yang berhasil dihimpun para nazhir wakaf uang dalam daftar BWI dua tahun belakangan baru mencapai Rp255 miliar. Masih jauh antara potensi dengan yang berhasil dihimpun secara nyata. Namun ada tren peningkatan nilai wakaf uang yang lebih tinggi dibandingkan zakat secara nasional.

Zakat mencapai 22 persen per tahun, sedangkan wakaf uang bisa sampai 30 persen per tahun. Kecepatannya pertumbuhannya bagus, masyarakat semakin mengenal wakaf uang. Walaupun secara volume masih kecil. Tren ini tetap hal yang bagus. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik soal wakaf sebagai alternatif untuk menghimpun dana. (Baca juga: Ada Irisan RUU Pertanahan dengan Hukum Wakaf)

Pengelolaan wakaf ini tidak eksklusif untuk kepentingan umat Islam?

Tidak sama sekali. Itu yang menarik. Pemanfaatan wakaf tidak hanya untuk kepentingan umat Islam. Bahkan kalau ada wakaf dari nonmuslim juga bisa diterima oleh nazhir (pengelola wakaf-red). Misalnya mau bangun jalan, ruang pertemuan, atau fasilitas umum seperti terminal bis, itu untuk siapa saja. Bahkan hasil keuntungan pengelolaan wakaf bisa disalurkan lagi untuk membantu usaha kecil dan menengah.

Soal penyaluran keuntungan pengelolaan wakaf itu diserahkan kebijakan masing-masing negara. Bagaimana caranya agar produktif. Peradaban Islam sejak di masa lalu itu sudah mengembangkan wakaf secara produktif. Keuangan negara bisa dibantu oleh keuntungan pengelolaan wakaf. Persoalan negara bisa sangat terbantu dengan gerakan wakaf. Semangat dari wakaf adalah keabadian manfaat. Semakin lama semakin berkembang, tidak habis, semakin produktif.

Apa kendalanya sehingga gerakan wakaf belum maksinal selama 16 tahun ini?

Literasi kita soal wakaf masih tertinggal. Negara-negara lain sudah lebih dulu memanfaatkan wakaf sebagai bagian penting dari negara. Undang-undang wakaf kita terhitung belum lama. Bahkan undang-undang zakat juga belum lama di Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat soal wakaf bukan konsep yang produktif.

Ajaran tentang wakaf di sekolah-sekolah masih identik dengan 3 M (mushola, madrasah, makam-red) tadi. Itu sebabnya kami melakukan sosialisasi wakaf goes to campus. Kami mencoba menggerakkan duta wakaf ke kampus dalam dua tahun belakangan. Ini termasuk lembat dalam sosialisasinya. Undang-Undang Wakaf kita juga masih perlu diperbaiki. Anggaran BWI masih melekat dengan Kementerian Agama. Ada dualisme kepentingan meski BWI lembaga independen yang pengurusnya langsung diangkat Presiden.

Selain itu perlu diingat bahwa zakat yang dikelola BAZNAS tidak harus diproses menghasilkan keuntungan dalam penyalurannya. Sifatnya langsung disalurkan ke mustahik (pihak penerima-red). Sedangkan wakaf memang harus produktif diolah menghasilkan keuntungan dulu. Oleh karena itu kemampuan bisnis nazhir harus sangat kuat. Ada aspek komersial dari pengelolaan wakaf. Butuh keahlian menarik investor dan lainnya seperti sebuah perusahaan.

Posisi nazhir berbeda dengan posisi amil (pengelola zakat-red). BAZNAS boleh langsung memotong bagian dari zakat yang dihimpun untuk operasionalnya. Berbeda dengan BWI yang bergantung dari anggaran bantuan pemerintah saja (Iwan membandingkan pengaturan soal sumber pembiayaan BWI dan BAZNAS-red).

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan besar dari wakaf tidak memadai. Ibarat mau mengelola untung dari 2000 triliun tapi hanya punya modal 10 miliar. Akhirnya BWI kesulitan melakukan ekspansi yang langsung berdampak nyata terhadap aset wakaf. Wakaf masih dilihat sebagai kegiatan sosial keagamaan. Padahal konsep dana abadinya bisa membantu perekonomian negara jika benar-benar dikelola produktif.

Berapa jumlah nazhir yang terdata oleh BWI saat ini?

Ada dua jenis nazhir. Nazhir perseorangan; untuk wakaf tanah langsung diangkat lewat Kantor Urusan Agama. Ada syarat-syaratnya dengan jumlah mencapai ratusan ribu saat ini. Berbanding lurus dengan jumlah tanah wakaf se-Indonesia. Sedangkan  nazhir wakaf uang wajib terdaftar di BWI.

Nah, karena pengangkatan nazhir perseorangan untuk wakaf tanah diurus oleh Kementerian Agama maka terjadi dualisme. Peran BWI masih dijalankan sebagian oleh Kementerian Agama. Sementara itu nazhir wakaf uang yang ada dalam daftar BWI saat ini hampir 200an baik orang maupun lembaga.

Persoalannya kebanyakan nazhir ini berlatar belakang sosial keagamaan saja. Visinya masih kurang dalam berbisnis. Ini salah satu yang kami evaluasi. Jarang dari kalangan profesional yang paham bisnis menjadi nazhir. Kebanyakan dari lembaga zakat yang beralih menjadi nazhir.

Di sisi lain, lembaga yang boleh menjadi nazhir berdasarkan undang-undang wakaf harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Tidak boleh lembaga yang secara langsung berorientasi komersial seperti perusahaan. BWI masih berusaha memperkuat nazhir yang ada dan meningkatkan kompetensi nazhir. Baca: Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, dari Era Priesterraad Hingga Era Jokowi)

Apakah entitas bisnis boleh mengakses dana wakaf dari nazhir untuk modal usaha?

Boleh. Mereka menjadi mitra nazhir untuk mengelola wakaf uang. Hubungan nazhir dengan perusahaan itu murni berbisnis. Model bisnis nazhir itu menghimpun harta wakaf, mengelola administrasinya, dan menginvestasikannya. Bisa lewat instrumen lembaga keuangan atau dikelola nazhir bekerja sama dengan mitra bisnis. Poin pentingnya uang aman, menguntungkan, dan usahanya halal.

Kegagalan investasi atau pengelolaan wakaf membuat nazhir wajib mengganti pokok harta wakafnya. Kemampuan nazhir bisa sebagai manajer investasi hingga pengelola properti. Beberapa nazhir bahkan mendirikan perusahaan wakaf sendiri. Mereka lalu melaporkan kepada BWI atas hasil penghimpunan dananya. BWI mengonsolidasikan laporan dari para nazhir dan melihat pertumbuhannya.

Nazhir juga bertugas menyalurkan hasil keuntungan kepada penerima manfaat wakaf yang sudah ditetapkan dalam akad wakaf. Nah, penerima manfaat ini ada yang sudah ditunjuk oleh wakif (orang yang berwakaf-red). Ada juga yang dilepaskan terserah kepada nazhir. Itu disebutkan dalam sertifikat ikrar wakaf. Ada pernyataan wakif soal disalurkan ke mana.

Pembagiannya seperti apa?

Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 persen. Sisanya untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Sedangkan bagaimana cara, akad syariah yang tepat, dan target keuntungan pengelolaan wakaf diserahkan kepada nazhir.

Lalu BWI dapat apa?

Tidak dapat apa-apa. Hanya regulator yang melaporkan kepada masyarakat soal total dana yang terhimpun dan penyalurannya. Tugasnya hanya untuk mengelola itu. Memang ada keinginan dari kalangan nazhir agar hubungan BWI dengan nazhir seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan-red.) dengan Bank. Termasuk soal iuran. Sebagian nazhir punya ide membayarkan iuran kepada BWI untuk dukungan pengawasan dan pembinaan yang mereka dapatkan. Tetapi belum ada pengatuaran itu dari BWI.

Nazhir ini jauh lebih menantang karena tidak hanya mengelola uang tapi juga aset seperti tanah. Sedangkan pemilik utama dari seluruh harta benda wakaf itu adalah Allah. Wakif bukan sebagai investor langsung yang berkuasa atas nazhir. Harta wakaf sudah dilepaskan kembali kepada Allah untuk dikembangkan manfaatnya.

Apakah regulasi yang ada sudah memadai?

Belum. Berbagai inovasi dan instrumen yang BWI kembangkan masih banyak yang tergolong baru. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia baru menyadari peran strategis pengelolaan wakaf sebagai instrumen keuangan negara. Badan Pertanahan Nasional juga baru mulai memperhatikan aset tanah wakaf yang terbengkalai agar lebih produktif.

Notaris saja banyak yang tidak paham konsep wakaf saat ada perusahaan yang mau mengalihkan saham menjadi wakaf. Lawyer pun banyak yang bingung regulasi wakaf saat ada transaksi atau sengketa berkaitan wakaf. Padahal ini sudah jadi hukum positif.

BACA JUGA