-

Yanto, Hakim yang Bercita-cita Sebagai Guru Olahraga

Tidak mudah untuk mengurus Pengadilan Kelas IA Khusus seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan berbagai jenis perkara mulai dari pidana umum, pidana khusus seperti terorisme, tindak pidana korupsi hingga perdata umum dan perdata khusus hingga pengadilan niaga. Apalagi di tengah pandemi seperti ini pengadilan juga dituntut melakukan sidang secara online. Namun Yanto, bisa melakukan itu.

Tak kurang selama tiga tahun selama menjadi pimpinan tertinggi di lokasi tersebut ia telah melakukan sejumlah perubahan, di antaranya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melaksanakan e-court dan e-litigasi, membuat sistem surat menyurat melalu e-persuratan hingga melakukan inovasi terkait dengan pengajuan aparat penegak hukum untuk penyitaan, geledah hingga perpanjangan penahanan dengan sistem khusus yang disebut “Era Terang”.

Sebelum menduduki jabatan baru sebagai Hakim Tinggi PT Denpasar, Bali, Hukumonline berkesempatan mewawancarai pria yang juga hobi menjadi dalang ini dengan tetap melakukan physical distancing sesuai anjuran pemerintah. Berikut kutipan wawancaranya.

Selama awal pandemi masa kepemimpinan Pak Yanto banyak perkara di PN Pusat, bagaimana cara siasati proses sidang?

Masih ingat saya diumumkan Sabtu malam itu, (Covid-19 diumumkan masuk Indonesia pada awal Maret 2020) kemudian Senin pagi mengadakan rapat dengan teman teman hakim dan pejabat struktural, waktu itu yang terpikir penyemprotan semua. Kemudian pemasangan hand sanitizer, kemudian cuci tangan di setiap pintu masuk lift kami siapkan, berikutnya karena pengunjung banyak untuk mengurangi itu kami mengundang Kajari, KPK, lapas, rutan. Bagaimana kalau konsep persidangan kita bikin teleconference untuk menghindari pertemuan antara pengunjung dan penegak hukum. Setelah kita kumpulkan ternyata mereka sepakat setuju, karena kita sampaikan juga waktu sidang bom bali itu teleconference.

Kebetulan pengadilan ada dua ruang sidang yang bisa teleconference, satu ruang Kusumaatmadja dan Hatta Ali, yang berikutnya KPK beri hibah 4 alat teleconference, jadi PN Jakarta Pusat sekarang punya 6 ruang teleconference yang kameranya sudah kamera putar.

Tapi yang jadi kendala, kalau untuk Tipikor sudah tidak ada kendala, hanya pidana umum. Karena rutan cuma punya dua ruang sidang satu Jakarta Barat satu lagi untuk kita (Jakarta Pusat). Itu kendalanya sehingga antre untuk pidana umum.

Untuk PKPU atau Perdata bagaimana proses persidangan?

Kalau PKPU kan 20 hari putus lalu ada yang 30 hari putus, tapi karena ada pandemi ini ada SEMA batasan waktu ditiadakan, tidak tergantung pada batasan waktu. Kalau perdata itu kan online sebenarnya tapi PKPU belum online tapi dibatasi dengan protokol kesehatan, kalau jenengan (Anda) mampir ke ruang sidang, kursi kosong, kursi, jadi ada batasan kursi yang diduduki. Sistem yang terbentuk e-litigasi itu baru perdata umum, kemudian teleconference baru pidana umum dan khusus.

Bagaimana dengan Niaga dan PHI?

Untuk niaga itu memang baru mau dirancang ke sana karena sekarang Jakarta Pusat itu sudah punya e-court, sekarang e-litigasi. E-litigasi itu berarti sudah online, jawab-menjawab, gugat-menggugat itu sudah online, amar putusannya juga sudah online tapi kan pembuktiannya harus hadir.

PHI itu belum, tapi ke depannya (akan dilakukan secara online). Tapi protokol kesehatan jelas. Tapi terkadang orang salah persepsi, persidangan ramai kok pengadilan enggak peka. Loh pengadilan enggak pernah mengundang orang (pengunjung), tapi kan bapak-ibu tahu kalau terbuka untuk umum. Tau-tau waktu hari apa itu ratusan orang datang, kabag umum kami telepon Pak Kapolres lalu beliau datang (pengunjung) diberi tahu lalu bubar.

Ketika pandemi apa persidangan masih ramai?

Ada beberapa perkara PKPU saja, tapi itu kan rapat kreditur, tapi oleh ketua majelisnya diberi tahu melalui perwakilan.

Apa ada kesulitan pembuktian dengan sidang online?

Selama ini enggak, satu contoh kasusnya Nurdin Basirun dan Garuda, kan sudah menggunakan kamera online, jadi menjangkau banyak sisi, jadi di kami tidak ada masalah.

Pemakaian jubah bagi hakim dalam proses persidangan ada aturan baru?

Kalau sidang pakai toga, itu kan mesti wajib, protokolnya sama.

Hal yang masih ingin dilakukan di PN Pusat sebelum pindah tugas?

Ya itu tadi kami untuk online niaga dan PHI belum, kalau semua sudah, kami semua berbasis IT (teknologi informasi). Kami punya "Era Terang" yaitu misalnya polisi, jaksa minta izin geledah, sita kemudian minta perpanjang penahanan, tidak usah ada berkas manual ke saya karena sudah bisa online.

Kami juga sudah punya e-persuratan, tidak manual juga. Seperti ini (menunjukkan tab) saya buka (di ponsel pintar) misalnya niaga, tipikor, PHI, HAM, perdata umum, khusus. Begitu masuk langsung masuk sistem, saya dan Pak Wakil itu (Waka PN Pusat) ke mana-mana tinggal bawa ini (ponsel pintar) kalau mau disposisi, misalnya saya dinas di Banten ya tinggal disposisi, kecuali cuti, kalau cuti tidak bisa. Kalau e-persuratan itu sifatnya umum, misalnya ada surat permintaan sita, izin eksekusi, atau ada undangan dari Menlu, masuknya di sini, jadi saya disposisi.

Siapa yang pegang akses e-persuratan?

Saya, Pak Wakil dan Sekretaris.

Berarti memang yang merasa kurang itu soal PHI dan Niaga yang belum online ya?

Ya kan pelan-pelan, perdata dulu, tipikor, pidana umum. Semoga nanti pengganti saya dilanjutkan, karena saya di PN Jakarta Pusat memecahkan rekor, sudah empat kali ganti wakil, mulai Pak Dwi, ganti Pak Gianto, Pak Lukas sekarang Pak Albert.

Era Terang sebutan apa ada kepanjangannya?

Itu nama inovasi nama IT kami, penyidik, polisi izin geledah, sita itu pakai era terang saja, masuk sistem ya sudah. Masuk di web nya di PN Pusat, kalau tidak ada era terang ini kan berkas numpuk, dengan ada era terang ini tidak ada lagi berkas kecuali penunjukkan hakim kan harus ada berkas.

Ada koordinasi dengan pengganti?

Tentu nanti, kan ada penyerahan memori waktu saya mau pindah, akhir bulan depan saya berangkat, sebenarnya kalau tidak ada pandemi saya sudah berangkat (pindah tugas, red). Kami sudah punya relay on, panggilan sidang, sudah punya Siwas, sistem di bawah sudah melebihi bank, PTSP kita sudah mirip bank, kami juga sudah sering umumkan imbauan agar tidak memberi sesuatu kepada pejabat kami, lalu kami sudah punya videotron untuk sosialisasi.

Selama menangani perkara, mana paling menarik?

Pertama e-KTP dengan perkara Setya Novanto lalu BLBI, kan BLBI itu tahun 1999, diajukan persidangan 2019, 20 tahun itu BLBI baru mungkin memecahkan rekor penyidikan terlama.

Menariknya kenapa?

Kalau BLBI kan itu Rp4,8 triliun perkara itu rumit, tidak gampang. Kalau e-KTP terdakwanya Setya Novanto, Ketua DPR dan itu kan menjadi perhatian publik.

Sidang lain?

Kalau ketua tidak harus sidang, kan paling itu yang menjadi perhatian publik saja, kalau saya juga sidang terus siapa yang mengurus kantor.

Pemilihan majelis itu seperti apa?

Karena saya melihat beberapa perkara majelis sama. Kita harus melihat kemampuan teman-teman. Kalau Pak Anwar itu kan hakim tipikor pertama, sudah 15 tahun itu kan cara menganalisa alat bukti, bikin putusan juga sudah ahli. Saya hanya menitikberatkan pada pengalaman kerja beliau.

Cita-cita awal?

Saya cita-citanya dulu guru olahraga karena muda saya itu pemain voli, pemain bulutangkis, pemain bola saya ikut klub. Tapi karena dulu mau daftar IKIP Malang antrenya kayak sepur (kereta) saya tidak sabar, itulah ceritanya. Saya main ke tempat teman, kebetulan kakaknya temen itu fakultas hukum, aku daftar ke situ. Kakaknya itu namanya Mas Broto ceritalah gimana kalau fakultas hukum, saya dengerin ya begitu aja.

Kenapa pilih jadi hakim?

Begitu lulus aku ke Semarang, ikut bapak saya. Ada teman kelas namanya Joko Sutrisno yang sekarang jadi panitera Sukoharjo itu ke rumah, ngajak ada cakim ayo daftar, itu ceritanya, cuma saya lolos dia enggak lolos.

Berniat untuk mencoba profesi lain? Seperti Pak Nawawi kan jadi pimpinan KPK?

Aku nih ngalir aja, mengalir aja. Saya tuh ya gimana ya, kalau ngajar iya, saya dosen tetap di Jayabaya, saya ngajar pasca sarjana S3 di situ, dosen tamu penguji UGM juga di Unas dan UPN. Kadang-kadang kalau jenuh ngedalang.

Dalang gimana?

Dari kecil udah suka begitu cakim di Sumatera hampir 16 tahun baru pulang ke Jawa, lalu jadi Ketua PN Bantul, ada dalang di sana. Tapi tidak sekolah saya, belajar sendiri.

BACA JUGA