Berlangganan Pro

Terbaru

Irina Anindita: Peran Lingkungan Kerja dalam Pengembangan Diri Seorang Konsultan Hukum

Irina Anindita: Peran Lingkungan Kerja dalam Pengembangan Diri Seorang Konsultan Hukum

Perpres Stranas Bisnis dan HAM Butuh Harmonisasi Aturan Pelaksana

Perpres Stranas Bisnis dan HAM Butuh Harmonisasi Aturan Pelaksana

Tiga Poin Penyusunan Rancangan Perpres Kepatuhan Hukum

Tiga Poin Penyusunan Rancangan Perpres Kepatuhan Hukum

3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0.

Menyelaraskan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah, produk legislatif, bahkan peradilan dengan revolusi teknologi harus dilihat sebagai strategi pembangunan jangka panjang di era digital.

Normand Edwin Elnizar

Larangan Eks Napi Nyalon Anggota Legislatif Masih Jadi Polemik

Rencana KPU mengeluarkan Peraturan KPU yang mengatur larangan eks narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mesti mesti didukung. Meskipun Pasal 240 ayat (2) huruf c UU Pemilu masih memberi peluang dengan beberapa persyaratan.

Pemerintah Klaim DPR Sudah Dilibatkan dalam Proses Perjanjian Internasional

Selama ini pemerintah dan DPR selalu mencermati dinamika perjanjian internasional hingga implikasinya terhadap Indonesia.

Aida Mardatillah

Kewajiban Praeparatoire (Persiapan) Jilid II

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang membahas jika debitur tidak merawat objek yang harus diserahkan –sebagaimana mestinya- bahwa debitur telah wanprestasi, sekalipun belum waktunya menyerahkan objek perikatan.

Perpres Direvisi, Kini Dokter Non PNS, TNI, Polri Bisa Jadi Dokter Kepresidenan

Pemerintah memandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Kepresidenan.

Maybank Gugat BANI Souverign dan Reliance Rp2,5 triliun

Maybank menganggap penunjukkan BANI Souverign atas sengketa saham WOM merupakan keputusan sepihak Reliance.

BI Minta Penambahan Mandat Kebijakan Makroprudensial

Begini Tanggapan Pemerintah Atas Pengujian Aturan Konsesi Jalan Tol

Majelis meminta data pengelolaan jalan tol yang dilakukan pemerintah selama ini termasuk perjanjian antara pengusaha dan pemerintah terkait hak konsensi jalan tol (PPJT) seluruh Indonesia.

Aida Mardatillah

KPU Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Terkait Pemilu 2019

RUU Permusikan Bakal Jamin Hak-Hak Pekerja Seni

DPR diminta segera menyetujui RUU tentang Permusikan dalam rapat paripurna agar untuk kemudian segera dibahas bersama pemerintah.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com