Berlangganan Pro

Terbaru

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

Perpres BPJS Kesehatan Sudah Diganti, Cek Perbedaan Isinya

Perpres BPJS Kesehatan Sudah Diganti, Cek Perbedaan Isinya

Pekan Kedua Mei, 3 Perusahaan Buka Lowongan Legal Internship

Pekan Kedua Mei, 3 Perusahaan Buka Lowongan Legal Internship

Proses Penawaran Umum Akan Dipercepat

Jakarta, hukumonline.Berbahagialah emiten yang akan menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Pasalnya, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Herwidiyatmo pada pekan depan akan mengedarkan Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam (RPPB) Nomor IX.A.2 mengenai Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Kinerja DPR Belum Mewakili Kepentingan Rakyat

Jakarta, hukumonline Kinerja DPR era reformasi saat ternyata belum mewakili kepentingan rakyat. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan antara anggota DPR dan konstituennya. Kesenjangan itu ternyata berpengaruh pula pada produk-produk hukum yang dihasilkan.

Kalangan Perbankan Tolak Usulan Dirjen Pajak

Jakarta, hukumonline. Usulan Direktur Jenderal Pajak Machfud Sidik yang menghendaki adanya revisi atas perubahan Pasal 41 Undang-undang (UU) Perbankan ditolak kalangan perbankan. Usulan perubahan tersebut menuntut adanya pengecualian yang lebih longgar atas kerahasiaan bank bagi kepentingan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak (fiscus).

Gijzeling di MSAA Masih Kontroversi

Jakarta, hukumonline Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bukan hanya mengabaikan kajian hukum MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), melainkan juga menghindari jalan penyelesaian di pengadilan bagi debitor yang tidak kooperatif. Soal gijzeling (paksa badan) juga masih kontroversi.

Kasus IFC, Antara Kreditur dan Pemegang Saham

Jakarta, hukumonline. Apa untung ruginya jadi kreditur dan pemegang saham debitur sekaligus? Jelas ada benturan dan pertentangan. Nah, kalau debitur dilikuidasi, kreditur tadi tentu harus menanggung resikonya juga.

Soeharto Akan Dihadirkan secara Paksa di Pengadilan

Jakarta, hukumonline. Kasus pengadilan kasus Soeharto kembali digelar pada Kamis pagi (28 September 2000). Jika pada sidang ini, penguasa rezim Orde Baru ini kembali tidak hadir, akan digunakan upaya paksa untuk menghadirkan Soeharto di pengadilan.

Prof. Loebby: TGPK Tidak Berwenang Menyidik Kasus Hakim Agung

Jakarta, hukumonline. Perseteruan antara Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) dengan dua hakim agung yang diduga menerima suap, makin memanas. Sementara itu, pakar pidana Prof Loebby Loqman malah berpendapat, TGPK tidak berwenang menyidik kasus hakim agung. Apa alasannya?

Jika Tidak Puas, Tommy Bisa Minta Grasi ke Presiden

Jakarta, hukumonline. Tommy Soeharto dan Ricardo Gelael dulu karib dalam balapan mobil dan bisnis. Namun karena tersandung kasus Goro, keduanya akan meringkuk di penjara selama 18 bulan. Mungkin ada keringanan, kalau ada belas kasih dari Presiden. Itu pun harus dengan mengajukan grasi.

Bob Hasan Berkelit dari Ancaman Pidana

Jakarta, hukumonline. Sang "raja hutan" agaknya tidak mau dikerangkeng. Bob Hasan, konglomerat kayu yang didakwa memakan duit negara, mencoba berkelit dari ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kuasa hukumnya malah berpendapat tidak ada dasar hukum untuk memidanakan Bob.

Pro Kontra Permasalahan Hukum Pengangkatan Kapolri Baru

Seorang teman lama berkelakar: "Apa bedanya Soeharto dengan Gus Dur?" Teman yang lama tinggal di Australia untuk menyelesaikan kuliahnya sekaligus menemani "pelarian" bapaknya dari rezim Soeharto ini menjawab: "Kalau Soeharto menggunakan cara-cara 'legal' untuk tujuan yang buruk (maksudnya memperkaya diri sendiri), sedangkan Gus Dur lebih suka menyalahi prosedur untuk tujuan yang baik".

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com