Terbaru

Aktivis KPA Tuntut Kapolda Metro Jaya Rp4 Miliar Lebih

Jakarta, hukumonline. Para aktivis yang tergabung dalam Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menuntut Kapolda Metro Jaya Rp4 miliar lebih. Buntut dari kasus penculikan 4 aktivis yang hilang secara misterius, lalu tiba-tiba muncul kembali.
Tri/BAm/APr

Firma Hukum Bikin Heboh dengan Granat Mainan

Hukumonline, Jakarta. Hati-hati dengan bom! Maksud hati membuat kejutan untuk kliennya, sebuah firma hukum di AS malah mendapat bumerang gara-gara berpromosi dengan mengirimkan paket berisi granat mainan.
Nay/Apr

Akhirnya, VoIP Tidak Dilarang

Jakarta, hukumonline. Wah, akhirnya Internet Telephony atau Voice over Internet Protocol (VoIP) tidak dilarang. Kabar gembira bagi penyelenggara dan pengguna jasa VoIp? Tunggu dulu. Pasalnya, aturan ini masih ‘setengah hati' dan ketentuan VoIP komersial juga masih digodok.
Muk/Apr

Jika Melanggar, KPPU Akan Beri Sanksi ke Caltex

Jakarta, hukumonline. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menunjukkan taringnya. Komisi ini akan memberikan sanksi ke PT Caltex Pacific jika terbukti melakukan praktik usaha tidak sehat. Seriuskah KPPU?
Ari/APr

TGPK Tak Gentar Walau Dipraperadilankan

Jakarta, hukumonline. Maju tak gentar, pantang mundur. Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) agaknya tidak gentar menghadapi permohonan praperadilan dua hakim agung yang diduga menerima suap. Tim yang dikomandani Adi Andojo Soetjipto ini akan membuka kasus korupsi yang lain.
Tri/Bam/APr

Diskresi Hakim Tentukan Imbalan Jasa Kurator

Jakarta, hukumonline Lawyers dibayar per jam (man hour) untuk menangani suatu kasus, itu sudah lazim. Bagaimana dengan kurator, sebuah profesi yang berkaitan langsung dengan proses kepailitan? Sebuah profesi yang mengandung resiko tinggi dan membutuhkan keahlian khusus.
Leo/APr

BI Bantah FPJP Sebagai BLBI Kedua

Jakarta, hukumonline. Diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum (FPJP) disinyalir hanya akan memunculkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahap kedua. Namun, Bank Indonesia (BI) membantah sinyalemen miring ini.
Bam/APr

Hakim Harus Gunakan Logika Hukum untuk Davomas

Jakarta, hukumonlineLagi-lagi sorotan tertuju pada majelis hakim. Putusan kontroversial majelis hakim pada kasus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) PT Davomas Abadi Tbk untuk tetap mengesahkan perdamian, walaupun ada indikasi telah terjadi pemalsuan kreditur dan surat kuasa yang telah mengundang reaksi.
Leo/A Pr

Muladi: Tak Ada Daluwarsa untuk Kejahatan HAM Masa Lalu

Jakarta, hukumonline. Tak ada halangan untuk mengadili dan menghukum pelanggar HAM masa lalu. Sebab, untuk pelanggaran HAM, tak berlaku daluwarsa atau lampau waktu (verjaring).
Ari/Rfl

Ancaman Embargo AS Hanya Gertakan

Jakarta, hukumonline Pernyataan bernada ancaman dari Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) yang akan memberikan embargo ekonomi kepada Indonesia dinilai hanya gertakan. Apa lalu pemerintah Indonesia cuek?
Tri/APr