Berlangganan Pro

Terbaru

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Mengenal Lebih Dekat Instrumen Pasar Uang dan Peranan Konsultan Hukum

Mengenal Lebih Dekat Instrumen Pasar Uang dan Peranan Konsultan Hukum

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

Status Syahril Sabirin Menjadi Tahanan Rumah

Jakarta, hukumonline.Setelah 'pulang kampuang' ke Bukit Tinggi, Syahril Sabirin akhirnya jadi pulang ke rumahnya. Status tahanannya sebagai tersangka kasus Bank Bali berubah menjadi tahanan rumah. Karena itu, agaknya Gubernur Bank Indonesia (BI) nonaktif ini belum dapat kembali ke kantor dan kedudukannya semula.

Aspek Pidana dalam MSAA Tidak Bisa Ditiadakan

Jakarta, hukumonline. Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan aset perlu direvisi. Ini rekomendasi yang diberikan oleh penasehat hukum BPPN. Rekomendasi lain, aspek pidana dalam perjanjian MSAA tidak bisa ditiadakan.

Perlawanan Pencabutan Pailit Indomas Ditolak

Jakarta, hukumonlineApa boleh buat, Indomas Pratama Citra yang sebelumnya telah dinyatakan pailit harus menerima kenyataan bahwa kepailitannya dicabut. Majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima perlawanan pencabutan kepailitan yang diajukan oleh Indomas.

Buyung: Tindakan TNI di Timtim karena Policy

Jakarta, hukumonline. Masalah Timtim tak dapat dipandang dari satu sisi saja, yaitu keterlibatan militer. Tapi, juga harus dilihat secara keseluruhan. Sebab, prajurit TNI yang berangkat ke Timtim melaksanakan perintah negara.

LeIP Persoalkan Promosi Empat Ketua Pengadilan Tinggi

Jakarta, hukumonline. Baru diangkat satu hari, beberapa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) yang dipromosikan kemarin, Kamis (21/9) mendapat respons negatif. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menilai empat orang di antara 13 KPT yang diangkat bermasalah.

Insentif Pajak Akan Diatur dalam PP

Jakarta, hukumonlineInsentif pajak menurut rencana akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan itu dimaksudkan untuk mempercepat proses restrukturisasi utang. Akan tetapi insentif pajak itu hanya akan diberikan kepada pihak yang dianggap kooperatif. Cukup efektifkah pengaturan tersebut?

Perusahaan Terbuka Perlu Komite Audit Komisaris

Jakarta, hukumonline. Sudah saatnya perusahaan terbuka memiliki komite audit komisaris. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan dan menegakkan good corporate governance.

Sarwata, Tinggalkan MA dengan Tumpukan Perkara

Jakarta, hukumonline. Selesai sudah tugas Ketua Mahkamah Agung (MA) Sarwata. Hari ini, Kamis (21/9), dia memasuki masa purnabakti. Di atas bentangan karpet merah dan diiringi lagu-lagu perpisahan, Sarwata dilepas para pejabat MA.

Dana Perumnas dan Jamsostek Bocor Rp715 Miliar

Jakarta, hukumonline. Tak salah Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara terkorup di dunia. Dalam konferensi persnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) kembali melaporkan adanya dugaan korupsi senilai Rp715 miliar di Perum Perumnas dan Jamsostek.

Lagi, 5 Perusahaan Grup Ongko Pailit

Jakarta, hukumonline. Satu demi satu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Ongko dinyatakan pailit. Setelah sebelumnya tiga perusahaan pailit, hari ini (Kamis, 21/9) 5 perusahaan lagi menyusul dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com