Berlangganan Pro

Terbaru

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

Perpres BPJS Kesehatan Sudah Diganti, Cek Perbedaan Isinya

Perpres BPJS Kesehatan Sudah Diganti, Cek Perbedaan Isinya

Pekan Kedua Mei, 3 Perusahaan Buka Lowongan Legal Internship

Pekan Kedua Mei, 3 Perusahaan Buka Lowongan Legal Internship

Mempertegas Sanksi UU Kepabeanan

Terbongkarnya komplotan penyelundup BBM di Pantura beberapa waktu lalu, memperpanjang statistik pelanggaran terhadap aturan kepabeanan di Indonesia. Penyelundupan demi penyelundupan yang terus terjadi, seakan-akan menggambarkan lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran. Dari penyelundupan rokok, mutiara, sampai kasus penyelundupan empat orang bayi ke Malaysia.

Faisal Basri: Tunda Pengalihan Subsidi BBM Hingga Tahun Depan

Jakarta, hukumonline. Santunilah orang miskin karena itu suatu perbuatan mulia. Namun jika subdidi Rp800 milar dikhawatirkan tidak sampai ke orang miskin, ya tunda dulu sampai tahun depan. Apalagi jika status dana dan sistemnya belum jelas.

Privatisasi Indosat Diundur Sampai 2003

Jakarta, hukumonline. Privatisasi PT Indosat Tbk. kemungkinan diundur sampai 2003. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi. Selain meningkatkan nilai jual, Indosat harus menyelesaikan mitra Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Telkom Tbk.

BI Keluarkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

Jakarta, hukumonline. Bank Indonesia telah mengeluarkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum. Pengaturannya lebih ketat. Jadi tidak ada BLBI babak kedua II?

BI Minta Pelanggar BLBI Diproses secara Hukum

Jakarta, hukumonline. Bank Indonesia (BI) minta agar pelaku penyelewengan dana BLBI diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, Jaksa Agung malah menyatakan tidak semua penyimpangan dana BLBI merupakan tindak pidana.

Berkat Putusan Kasasi, Mustika Niagatama Terhindar dari Pailit

Jakarta, hukumonline. BPPN yang mempailitkan, BPPN pula yang menggagalkannya. Ungkapan ini menggambarkan kejadian yang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Rabu (20/9). Permohonan pailit yang diajukan oleh BPPN terhadap PT Mustika Niagatama (MN) menemui kegagalan akibat dikabulkannya permohonan kasasi yang diajukan oleh BPPN sendiri.

Bob Hasan Didakwa Memanipulasi Hasil Pemetaan

Jakarta, hukumonline. Ada-ada saja akal bulus Mohammad "Bob" Hasan. Bukannya mengerjakan pekerjaan baru, malah memberikan hasil pekerjaan yang lama. Pada 1996 Bob Hasan ditunjuk oleh Departemen Kehutanan untuk mengerjakan pemotretan udara. Namun yang dilaporkan adalah hasil pemotretan tahun 1990-1991. Akibatnya, Bob diancam hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup.

Momentum Amandemen Konstitusi Harus Tetap Dijaga

Jakarta, hukumonline Meskipun Sidang Tahunan 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah berakhir, momentum amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus tetap dijaga. Masih banyak agenda amandemen UUD 1945 yang belum rampung.

Terjadi Pergeseran Pemegang Kekuasaan Membuat UU

Jakarta, hukumonline. Kekuasaan membuat Undang-undang (UU) yang semula ada di tangan presiden, dengan adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, akan bergeser ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akankah terjadi penguatan peran legislasi DPR?

Memiliki Domain Name, Malah Melanggar Merek

Jakarta, hukumonline. Mimpi Dave Lahoty untuk kaya dengan mengeruk keuntungan melalui domain name kandas di tengah jalan. Warga California, AS, ini malah dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran merek milik E-Stamp Corp. Bahkan, cybersquatter ini diwajibkan membayar AS$300.000 sebagai biaya pengacara.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com