Berlangganan Pro

Utama

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Di Dunia Maya, (Alm) Baharudin Lopa Masih Menjabat Menkeh dan HAM

Penelusuran hukumonline ke beberapa situs penegak hukum, menemukan hal-hal yang tidak up to date, bahkan menakutkan. Di situs Depkeh HAM, (alm) Baharudin Lopa masih menjabat Menteri Kehakiman.

Secure Parking Nilai Gugatan David Tidak Berdasar

Gugatan David ML Tobing terhadap PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) dinilai tidak mempunyai dasar hukum dan bukti sama sekali. Selaku pelaksana di lapangan, Secure Parking mengaku tidak berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tarif parkir.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Dalam sosialisasi UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi terungkap sejumlah masalah yang pengaturannya tidak jelas. Mulai dari masalah yang sifatnya teknis, sampai yang mendasar seperti bisa-tidaknya Komisi Pemilihan Umum menjadi pihak dalam Mahkamah Konstitusi

Akhir September, RUU Anti Terorisme Diserahkan ke Presiden

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Gani Abdullah menginformasikan pula bahwa RUU Anti Terorisme sedang dalam tahap finalisasi. Menurut Gani, pihaknya menargetkan untuk mengajukan RUU tersebut ke Presiden pada akhir September.

Koalisi LSM Kritik Pembahasan Lima RUU Bidang Peradilan

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menemui Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan kritik terhadap substansi dan pembahasan beberapa RUU bidang peradilan. Mereka menilai bahwa substansi dan prosedur pembahasan sangat jauh dari sempurna.

Hak Gugat Walhi Diakui Pengadilan Tokyo

Pengadilan Tokyo mengakui keberadaan Walhi sebagai penggugat kasus gugatan Proyek Dam Kotapanjang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat yang terdiri Pemerintah Jepang, JICA, JBIC dan PT. Tepsco untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Dam Kotapanjang.

KPU Berpotensi Jadi Lembaga yang Tak Tersentuh Hukum

Status sebagai lembaga independen dan kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada KPU diharapkan bisa menghasilkan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun dengan segala kelebihan itu harus diwaspadai bahwa KPU bisa mejadi lembaga yang tak tersentuh hukum.

DPR Setujui Amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang

Pembahasan maraton selama sembilan hari atas RUU Perubahan UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DPR dan pemerintah berakhir. Hari ini, Selasa (16/09), rapat paripurna DPR menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

RUU Komisi Yudisial akan Dibahas Bersama Empat RUU Bidang Peradilan

Menteri Kehakiman tengah menunggu amanat presiden untuk membahas RUU Komisi Yudisial bersama-sama dengan pembahasan amandemen empat RUU di bidang peradilan. Pembahasan amandemen empat RUU dan satu RUU baru itu diharapkan selesai dalam waktu dua minggu, bahkan satu minggu jika mungkin.

Seorang Terdakwa Tidak Hadir, Berkas Kasus Priok Tetap Dibacakan

Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok diwarnai perdebatan apakah dakwaan bisa dibacakan tanpa kehadiran seorang terdakwa. Pengunjung pun terbelah, ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com