Terlepas dari cibiran sebagian masyarakat terhadap dirinya, Jokowi menegaskan dirinya tidak berwenang menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden mengingat tahun depan digelar pemilu. Tapi Jokowi tak ambil pusing jika citranya digunakan dalam sosialisasi atau kampanye yang dilakukan peserta pemilu.
Namun begitu, Jokowi mengapresiasi kinerja lembaga negara dalam kurun satu tahun belakangan terakhir. Dia mengatakan kerja-kerja lembaga di bidang hukum seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). MA diapresiasi karena selama ini mendorong terciptanya keadilan melalui peningkatan transparansi lembaga peradilan dengan sistem peradilan berbasis elektronik dan percepatan penanganan perkara dengan biaya murah.
Sementara MK sebagai penjaga gawang konstitusi juga diapresiasi kinerjanya. Presiden Jokowi menilai MK semakin cepat menuntaskan perkara, proses persidangannya transparan dan memberi kemudahan dalam melayani pencari keadilan. Sedangkan KY dinilai aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi serta menjatuhkan sanksi tegas kepada hakim yang melanggar aturan.
“Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” katanya.
Bonus demografi
Jokowi menegaskan Indonesia punya peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi tahun 2024 dimana usia produktif jumlahnya lebih banyak. Jika peluang itu bisa dimanfaatkan Indonesia menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Oleh karena itu yang paling penting sekarang adalah fokus meraih peluang itu ketimbang membuang energi untuk hal yang tidak produktif.
Lembaga think tank asal Australia menurut Jokowi telah melansir data yang menunjukkan Indonesia sebagai negara middle power dengan diplomatic influence yang meningkat tajam. Kepercayaan internasional kepada Indonesia juga meningkat sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan negara lain.
Daya saing Indonesia juga meningkat dari 44 menjadi 34 di tahun 2022. Presiden Jokowi menyebut kenaikan daya saing itu termasuk tertinggi dibanding negara lain. Pembangunan desa juga terus didorong, tercatat periode 2015-2023 dana desa yang dikucurkan mencapai Rp539 triliun. Selain itu pemerintah juga konsistem melakukan reformasi struktural seperti penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.
“Kepemimpinan ke depan menentukan masa depan Indonesia,” urainya.
Menangapi soal bonus demografi, anggota Komisi III Aboebakar Alhabsyi sependapat dengan potensi bonus demografi yang dipaparkan Jokowi. Karenanya bangsa Indonesia tak boleh tinggal diam. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk mencapai Indonesia emas 2045. Bahkan berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.