Mungkin daftar pertanyaan ini bisa lebih panjang lagi, yang pada intinya akan membuat kita mengurut dada untuk bertanya masih adakah etika politik yang bisa dipegang oleh pejabat publik, hakim dan para politisi kita? Apakah batas-batas pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme serta benturan kepentingan yang selama ini kita jadikan bagian dari filosofi kebijakan konstitusi dan perundang-undangan bangsa ini tidak dipahami atau sudah tidak mau dipahami oleh Presiden, hakim-hakim MK dan para politisi?
Semua yang terjadi sampai hari ini adalah suatu konspirasi tingkat tinggi yang menjadi skandal yang menoreh luka yang dalam untuk demokrasi dan penegakkan konstitusi kita untuk jangka waktu yang panjang. Kita tahu siapa para pelakunya, dan sejarah akan mencatat tingkah laku aib itu. Tetapi kita juga perlu melakukan autokritik, bahwa para aktivis, tokoh reformasi, golongan menengah teredukasi, sektor swasta, akademisi, dan mahasiswa gagal untuk mencegah ini semua terjadi. Para pelaku dan kita semua melakukan pembiaran yang mengakibatkan ini semua terjadi. Semoga anak cucu kita memaafkan kita semua.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memberikan keputusannya atas laporan sejumlah CSO, advokat dan mereka yang peduli dengan perlunya MK dibangun kembali menjadi “the guardian of constitution” asli, bukan abal-abal. Reputasi para anggota MKMK yang terkenal baik tengah diuji, seberapa jauh penilaian masyarakat atas keputusan MKMK sehingga dapat menegakkan benang basah, atau kalaupun MK sudah jadi bubur. Keputusan MKMK masih bisa dijadikan dasar untuk perbaikan mendasar menjelang pemilu yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Setelah lalai berbuat dan melakukan pembiaran, doa kita perlu lebih khusyuk, panjang dan menghiba.
Awal Musim Hujan di Utara Bogor, Arief T Surowidjojo.