Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah merasa prihatin atas ketegangan Palestina-Israel selama sepekan ini hingga menewaskan 83 warga sipil Palestina termasuk 17 anak-anak dan tujuh warga sipil Israel. Dia mendorong parlemen dunia duduk bersama membahas krisis kemanusiaan di kedua bangsa yang berlarut-larut itu.
‘’Israel harus menghentikan kekerasan yang saat ini tengah berlangsung dan mengindahkan hukum internasional untuk melindungi warga sipil. Kedua negara harus menyelesaikan konflik dengan cara-cara beradab dan manusiawi, serta kembali ke meja perundingan. Indonesia sebagai warga dunia dan menganut politik bebas aktif juga harus berinisiasi mengupayakan solusi damai yang berkeadilan atas konflik Israel-Palestina ini,’’ jelas Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (14/5).
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri itu, saat ini masyarakat dunia tak bisa berharap banyak dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB sudah memblokir rapat darurat DK PBB yang sedianya digelar Jumat (14/5) ini. Padahal, rapat DK PBB dengan agenda tunggal membahas perseteruan Israel-Palestina itu bisa batal jika salah satu dari 15 anggotanya tidak setuju rapat digelar.
‘’Sebagai manifestasi Dasa Sila Bandung, Indonesia mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Proklamator Republik Indonesia Bung Karno sejak Konferensi Asia Afrika digelar sudah bertekad hendak memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka termasuk Palestina, serta menolak Israel ikut dilibatkan dalam persiapan konferensi tersebut. Sebagai sikap solidaritas terhadap Palestina, Indonesia pernah menolak kehadiran Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta dan inilah yang menyebabkan Indonesia kena skors dan tidak diperbolehkan ikut cabang Atletik di Olimpiade Tokyo 1964,’’ jelas Ahmad Basarah.
Namun, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, saat Indonesia melakukan protes dengan berani memboikot Olimpiade Tokyo, negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, tidak mengikuti jejak Indonesia. Bahkan, saat ini pun Ahmad Basarah menyayangkan semua organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam baik dari level pemerintah semacam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dari level parlemen seperti himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC), serta dari level nonpemerintahan seperti Liga Muslim Dunia yang belum terlihat maksimal memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa Palestina.
"Bagi Indonesia, berdirinya negara Palestina adalah sikap yang tidak dapat ditawar. Untuk itu Indonesia juga konsisten mendukung resolusi PBB yang mengusung penyelesaian ‘Dua Negara’ yang saling berdampingan secara damai berdasarkan batas-batas yang ditetapkan tahun 1967. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," tegas Basarah menyitir pernyataan Bung Karno.
Menurut Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu, dalam memperjuangan keadilan buat Palestina, negara-negara anggota OKI sebenarnya sudah cukup bagus karena memiliki program khusus untuk itu. Namun, organisasi ini tidak punya kekuatan politik untuk menekan anggotanya menjalankan program tersebut. Sedangkan PUIC sebagai organisasi internasional yang berdiri sejak 1999 di Teheran, Iran, dan beranggotakan 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional menghadapi kendala internal berupa sikap ekstrim dalam beragama sebagian anggotanya serta mengabaikan konsep musyawarah.