Guncangan akibat kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan terpilih menjadi perhatian dunia sejak Februari lalu. Junta militer menggunakan aksi kekerasan terhadap demonstran yang menolak kudeta tersebut. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat sampai 8 April setidaknya 614 korban meningga dan 2.857 orang ditahan dalam gelombang protes tersebut.
Kondisi yang terjadi di Myanmar saat ini berada dalam keadaan mencekam. Jurnalis dan Editor in Chief Myanmar Now, Swe Win, menceritakan tindakan represif aparat militer terhadap masyarakat yang menjadi demonstran. Tidak hanya kekerasan pemukulan melainkan penembakan di tempat tanpa pandang bulu juga dilakukan aparat militer.
“Militer perlahan-lahan menambah partisipasi dalam politik dan kondisi ini berubah pada 1 Februari setelah kudeta kami lihat demonstrasi masal dan direspons militer dengan kekerasan. Lebih dari ratusan orang termasuk anak-anak dibunuh, 3 ribu orang dipenjara,” jelas Swe Win dalam Webinar Hukumonline “Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar”, Jumat (9/4).
Penegakan hukum terhadap demonstran juga dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya. Win menyatakan masyarakat diadili tanpa persidangan hingga tidak didampingi pengacara. Bahkan, hakim yang memutuskan vonis pada demonstran bukan hakim pengadilan.
“Publik sudah tidak peduli dengan hukum saat ini karena tidak ada lagi ruang bagi hakim. Dalam hal ini militer yang menentukan apa yang terjadi pada tahanan politik ini. Dan akan diputuskan oleh hakim yang mengenakan seragam militer,” jelas Win. (Baca: Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional)
Kekerasan junta militer tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat secara luas. Aktivitas masyarakat hingga bisnis pada pusat kota terhenti. Layanan perbankan hingga akses internet diputus junta militer. Aktivitas pers juga dilarang melalui pencabutan izin atau pembredelan perusahaan media massa.
“Banyak orang hidup dalam ketakutan sehingga harus meninggalkan kota-kota besar menuju desa-desa kecil. Ini situasi yang terjadi sekarang, keseluruhan sektor perbankan collapse, bank sudah tutup selama lebih dari satu bulan. Masyarakat tidak bisa gunakan internet, rezim militer mulai blokir sosial media, twtter hingga semua jenis jaringan internet. Layanan internet hanya bisa diakses lewat broadband, layanan internal. Orang-orang hidup dalam keadaan sangat ketakutan. Tapi kami lihat demonstrasi penembakan setiap hari. Tidak ada hari yang berlalu tanpa penembakan,” jelasnya.