-

Polemik PPDB, Pengaturan dan Pelaksanaan Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

LBH Jakarta menyarankan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No.501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan peraturan yang lebih tinggi lainnya.

“Selain itu juga menjadwal ulang proses proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini,” tulis pernyataan LBH Jakarta, Minggu (28/6).

Setidaknya, ada 5 hal yang menjadi perhatian LBH Jakarta terkait PPDB 2020/2021.  Pertama, soal usia. Dalam catatan LBH Jakarta, PPDB DKI Jakarta yang dilakukan pada 25-30 Juni 2020, khususnya untuk SMP dan SMA memang menggunakan jalur zonasi dan jalur lainnya sebagaimana dimandatkan dalam Permendikbud 44/2019, namun terdapat ketentuan yang menyebutkan “Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar dalam jalur tersebut melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan: – usia tertua ke usia termuda;–urutan pilihan sekolah; dan – waktu mendaftar”.

“Hal inilah yang memicu kekacauan karena pada akhirnya banyak yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah dan kemungkinan besar akan diterima di sekolah yang jauh jaraknya dari rumah,” tulis pernyataan LBH Jakarta. (Baca Juga: Advokat Persoalkan Syarat Penerimaan Siswa dengan Mengutamakan Usia Tertua)

LBH Jakarta mengingatkan bahwa prinsip dari Permendikbud 44/2019 adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah (Pasal 16). Faktor usia peserta didik yang lebih tua baru menjadi faktor yang dipertimbangkan ketika terdapat kesamaan jarak tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Akibatnya, peserta didik akan bersekolah di tempat yang jauh dari rumah dan hal itu akan berdampak pada waktu yang dihabiskan di jalan dan ongkos sehari-hari yang memberatkan.

Kedua, soal kuota. Pemprov DKI Jakarta mengatur kuota minimum jalur zonasi sebesar 40 persen yang lebih rendah dari Permendikbud 44/2019 yang mengatur 50 persen. Penurunan kuota ini tidak sesuai dengan semangat penerapan sistem zonasi. Ketiga, soal prioritas tahapan. Dalam Permendikbud 44/2019, diatur bahwa untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua terdapat kuota tertentu yang harus dipenuhi. Adapun untuk jalur prestasi, prinsipnya pemerintah daerah dapat membuka jika masih terdapat sisa kuota.

“Mengacu pada ketentuan tersebut, penentuan prioritas tahapan PPDB DKI 2020 menjadi aneh ketika pelaksanaan jalur prestasi non akademik (15 Juni) dilakukan mendahului jalur zonasi (25-25 Juni). Hal ini sekali lagi tidak sesuai dengan semangat sistem zonasi yang seharusnya diutamakan,” tulis pernyataan LBH Jakarta.

LBH Jakarta mencatat, bila dilihat rumusan normanya, ketentuan dalam Permendikbud 44/2019 bukan ketentuan yang dapat disimpangi oleh Pemerintah daerah sebab mengatur ketentuan dasar/minimal. Dalam hal ini, Pemprov DKI selain melanggar ketentuan dasar, sejatinya juga tidak konsisten dengan tujuan pelaksanan sistem zonasi.

Keempat, LBH Jakarta menilai Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan ruang partisipasi dan informasi yang layakkepada orang tua murid dan peserta didik sebelum pelaksanaan kebijakan ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk kesekian kalinya Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan kebijakan serupa meskipun orang tua murid telah menyampaikan tuntutan perubahan sistem jauh sebelum pelaksanaan PPDB.

LBH Jakarta berpendapat, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Sisdiknas yang menyatakan masyarakat harus dijamin haknya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Ke depan, partisipasi dan penyampaian informasi yang layak wajib dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta demi kelancaran pelaksanaan dan kepentingan terbaik peserta didik.

Kelima, LBH Jakarta meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan. Sistem zonasi jika diterapkan secara konsisten dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan. Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini dapat menghapuskan paradigma “unggulan” yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan.

Lebih jauh, LBH Jakarta berpandangan bahwa Menteri bersama Gubernur sebagai penanggung jawab kebijakan di level nasional dan provinsi harus mengevaluasi pengaturan dan pelaksanaan sistem zonasi yang telah diterapkan sejak 2017 mengingat setiap tahunnya selalu menjadi polemik.

“Pemerintah harus konsisten menerapkan aturan zonasi dan tidak mencampur adukan faktor-faktor lain seperti nilai maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi. Sudah ada jalur lain untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut,” tulis pernyataan LBH Jakarta.

LBH Jakarta juga mengingatkan bahwa problem yang selalu muncul dalam pelaksanaan zonasi sejak 2017 adalah persebaran sekolah yang tidak merata dan infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tenaga pengajar. Tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai. Peserta didik dan orang tua murid juga akan merasa sistem tidak adil.

“Upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau dan tidak diskriminatif sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 60 UU tentang Hak Asasi Manusia,” tutup pernyataan LBH Jakarta.

Perbaiki Regulasi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyatakan hal yang sama. FSGI memberikan beberapa rekomendasi kepada Kemendikbud. Pertama, Kemendikbud memperbaiki regulasi PPDB. "Kemendikbud perlu memperbaiki regulasi PPDB secara nasional. Alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan. Jangan lagi pakai embel-embel lain," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim, seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (25/6) lalu.

Rekomendasi kedua, sosialisasi kepada orang tua adalah mutlak dilakukan pemerintah. Pemerintah perlu menggunakan berbagai laman atau media sosial, bahkan bisa menggandeng perangkat desa/kelurahan. "Dan ini harus jauh-jauh hari dilakukannya sebelum PPDB dilaksanakan," kata dia.

Kemudian, bagi daerah yang kelebihan calon peserta didik alih jenjang maka membangun sekolah baru adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Rekomendasi berikutnya, Kemendikbud dan daerah wajib mengevaluasi pelaksanaan PPDB sejak 2017 sampai sekarang. "Selama ini terkesan tak ada evaluasi yang berarti, makanya hampir tiap tahun pelaksanaan PPDB menuai kritik publik dan reaksi orang tua," jelas Satriawan.

Selanjutnya, kata Satriawan, sistem zonasi yang diterapkan sekarang harus diiringi kewajiban pemerintah melakukan distribusi ke semua sekolah negeri tanpa memandang sekolah favorit atau bukan, dengan memberikan bantuan sarana prasarana. “Sehingga, zonasi yang dilakukan lebih sebagai bentuk upaya minimalis memberikan keadilan bagi warga negara dalam menikmati layanan pendidikan, tanpa diskriminasi sekolah,” katanya.

Pemerintah juga perlu melakukan pendataan dan pemetaan jumlah siswa alih jenjang, daya tampung kelas/rombongan belajar, sebaran guru, tingkat ekonomi orang tua, kondisi geografis, dan ketersediaan jaringan internet.

Menurut Satriawan, hal itu adalah komponen-komponen yang wajib terlebih dulu didata pemerintah daerah dan disampaikan ke pusat yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membuat kebijakan teknis PPDB. “Jika semua itu tidak dilakukan, jangan harap tujuan PPDB akan tercapai dan mustahil masyarakat, khususnya orang tua tidak memprotesnya lagi," kata Satriwan. 

Sebelumnya, pengacara publik David Tobing mempersoalkan penerimaan siswa melalui sistem zonasi berdasarkan usia tertua. Hal ini disebabkan adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI yang bertentangan dengan Pasal 25 Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Atas dasar itu, David Tobing, berencana melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI ke Ombudsman terkait hal tersebut. (ANT)

BACA JUGA