Terbaru

Korupsi di Mabes Polri tidak ditangani TGPK

Jakarta, hukumonline. Kapolri Jendral Polisi Rusdihardjo, menyatakan bahwa penyidikan kasus korupsi di lingkungan Mabes Polri tidak akan ditangani oleh Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK). Penyidikan kasus korupsi itu akan ditangani langsung oleh Mabes Polri.
Ari/Bam

Portal, Warnet, dan Wartel Tidak Perlu Izin

Jakarta, hukumonline. Ada berita gembira bagi pengelola portal internet, warung internet (warnet), dan warung telekomunikasi (wartel). Mereka tidak perlu lagi mendapatkan izin untuk mengelola usahanya.
Muk/APr

Jadi Advokat, Magang Dulu Dua Tahun

Jakarta, hukumonline. Mau menjadi advokat? Magang dulu minimal dua tahun di kantor advokat. Ini berita baik bagi kantor advokat, tetapi berita buruk bagi calon advokat.
APr

Azas Retroaktif Masih Diperdebatkan

Jakarta, hukumonline. Azas retrokatif (berlaku surut) dalam amandemen Kedua Pasal 28 I (1) masih diperdebatkan. Alasannya, untuk menghukum pelanggar HAM pada masa lalu dapat digunakan Undang-undang yang baru.
Nay/Ari/APr

Peran TNI/Polri di MPR Bisa Dipercepat

Jakarta, hukumonline. Peran Fraksi TNI/Polri di MPR telah diputuskan hingga 2009. Namun, keberadaan fraksi ini di MPR bisa dipercepat karena masih banyak yang menentang TNI/Polri bercokol sebagai wakil rakyat.
Tri/APr

Ginandjar Bukan Dicegah ke Luar Negeri

Jakarta, hukumonline. Jaksa Agung Marzuki Darusman menegaskan permintaan agar Wakil Ketua MPR Ginandjar Kartasasmita tidak ke luar negeri untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya. Ginandjar hanya diminta, tapi tidak dicegah untuk pergi ke luar negeri.
Tri/APr

Aktor Pelanggar HAM Tim Tim Diumumkan Pekan Depan

Jakarta, hukumonline. Aktor-aktor yang diduga terlibat dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Timor Timur pasca jajak pendapat akan diumumkan pekan depan. Namun, aturan hukum untuk menjerat para pelanggar HAM ini belum jelas.
Tri/APr

Penundaan Amandemen Bukan Konservatisme Politik

Jakarta, hukumonline. Pembahasan amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada 2002. Penundaan amandemen dinilai bukan konservatisme politik karena perlu waktu untuk mensosialisasikannya.
Inay/APr

Ada Upaya Sistematis Menghambat Amandemen UUD '45

Jakarta, hukumonline. Sidang Tahunan (ST) MPR 2000 telah menghasilkan 10 Ketetapan. Namun, masih banyak yang kecewa terhadap hasil ST yang jauh dari harapan. Bahkan, ada yang menilai ada upaya sistematis untuk menghambat amandemen UUD 1945.
Inay/APr

Pelanggar HAM Masa Lalu Lolos dari Peradilan HAM

Jakarta, hukumonline. Amandemen Pasal 28 I (1) yang telah disahkan dalam Sidang Tahunan MPR ternyata mengundang reaksi keras. Dengan pasal yang baru, pelanggar Hak Azasi Manusia (HAM) di masa lalu tidak akan bisa dijaring oleh Peradilan HAM.
Muk/APr